alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Mediasi Deadlock, Abdul Kadir Tetap Tak Diakomodir Jadi Caleg PBB

Luqman Zainuddin
Mediasi Deadlock, Abdul Kadir Tetap Tak Diakomodir Jadi Caleg PBB
Sidang mediasi antara KPU Sulsel dan DPW PBB Sulsel di sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jl AP Pettarani kemarin, berakhir buntu. Kedua belah pihak tak bersepakat. Foto : Luqman Zainuddin/SINDOnews

MAKASSAR - Mantan Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Kadir tetap tidak diakomodir menjadi calon legislatif (Caleg) asal Partai Bulan Bintang (PBB) Sulsel oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel.

Keputusan ini diambil pasca gagalnya sidang mediasi antara KPU Sulsel dan DPW PBB yang berlangsung di sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin (01/10/2018). Mediasi ini menemui jalan buntu alias deadlock.

"Alot, karena maunya dia (KPU) dengan kita (PBB) tidak ketemu. Mediasi itu menyatukan persepsi, antara pemohon dan termohon, tapi tidak ketemu. KPU sesuai versinya, kita sesuai dengan versi kami," terang wakil sekretaris DPW PBB Sulsel Fadhel Muhammad usai sidang, kemarin.



Menurut Fadhel, KPU telah melakukan pelanggaran tahapan dengan menggugurkan Bacaleg PBB. Sebab, Abdul Kadir digugurkan atas adanya tanggapan masyarakat yang masuk diluar tahapan tanggapan masyarakat. Tanggapan itu, menyatakan jika Abdul Kadir masih terdaftar di partai Hanura.

Sementara itu, versi KPU Sulsel, Abdul Kadir dianggap cacat administrasi. Menurut KPU, ia tidak memasukkan berkas syarat pencalonan, seperti pemberhentian dari Partai Politik (Parpol) sebelumnya, yakni Hanura. Ia juga, tak melampirkan surat pemberhentian dari DPRD kota Makassar, setelah mendaftar di partai lain.

"Surat pemberhentian dari anggota DPRD dan Partai (Hanura) saat itu tidak ada. Ia juga tidak terdeteksi sebagai anggota DPRD. Pekerjaan yang tercantum adalah wiraswasta," terang komisioner divisi teknis penyelenggaraan Pemilu KPU Sulsel Fatmawati Rahim, kemarin.

Menurut Fatmawati, pihaknya baru tahu jika yang bersangkutan adalah anggota DPRD Kota Makassar dan berasal dari Parpol berbeda, setelah ada tanggapan dari masyarakat. Fatmawati pun berkeyakinan, jika sikap yang diambil oleh pihaknya itu sudah benar.

"Kita mengacu pada ketentuan baik PKPU maupun petunjuk teknis, yang memang ditemukan permasalahan. Makanya kami akan berlanjut ke sidang ajudikasi," pungkas Fatmawati.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads