alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Partai Berkarya Minta KPU Akomodir Caleg Eks Narapidana Korupsi

Luqman Zainuddin
Partai Berkarya Minta KPU Akomodir Caleg Eks Narapidana Korupsi
DPW Partai Berkarya Sulsel meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakomodir nama Muhlis Mattu untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum 2019. Foto: Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - DPW Partai Berkarya Sulsel meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakomodir nama Muhlis Mattu untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Muhlis Matu adalah bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) dari Partai Berkarya, yang merupakan eks narapidana korupsi.

Sebelumnya, nama Muhlis Matu memang masuk dalam daftar pengajuan Bacaleg Berkarya Sulsel pada daerah pemilihan (Dapil) Sulsel 3 (Gowa - Takalar).



KPU Sulsel akhirnya mengeluarkan nama Muhlis Matu dari daftar Bacaleg sebelum penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS), karena teridentifikasi sebagai mantan napi korupsi.

Sampai akhirnya, muncul keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan eks narapidana korupsi maju sebagai Caleg.

Keputusan itulah yang akhirnya mengilhami Berkarya untuk meminta KPU mengakomodasi kembali Muhlis dalam DCT. Apalagi, ada sejumlah Bacaleg yang pernah terjerat kasus korupsi, tapi ditetapkan menjadi calon tetap.

"Keputusan MA tentang hak politik mantan narapidana korupsi boleh mencalonkan diri, itu sudah diakui baik oleh KPU dan Bawaslu. Makanya, keputusan MA ini harus berlaku nasional yah," terang wakil sekretaris DPW Berkarya Sulsel Abdul Rasyid, Selasa (2/10/2018).

Permintaan itu pun ditempuh dengan melalui jalur sengketa di Bawaslu Sulsel. Gugatan mereka akan masuk dalam sidang ajudikasi pertama, Rabu (3/10) hari ini. Proses itu ditempuh, setalah tahap mediasi dengan KPU Sulsel dua hari sebelumnya sama sekali tak membuahkan hasil.

"Yang kita persiapkan untuk sidang ajudikasi adalah sesuatu untuk memperkuat permohonan sebagai bukti bahwa keputusan MA adalah keputusan yang memperkuat UU, bahwa yang bersangkutan berhak mengikuti proses politik," sambung dia.

Sementara itu, komisioner KPU Sulsel Divisi Teknis Penyelenggaraan, Fatmawati Rahim menyebut bahawa KPU RI memang mengeluarkan edaran untuk menerima caleg eks narapidana korupsi dalam DCT. Tapi, itu khusus bagi mereka yang dinyatakan menang dalam sengketa di Bawaslu.

Sementara Muhlis Matu, tak pernah mengajukan sengketa di Bawaslu Sulsel. Padahal, ada 3 orang Caleg narapidana korupsi yang dicoret, namun diakomodasi kembali setelah memenangkan sengketa di Bawaslu.

"Itukan tindak lanjut dari MA. Kita ke ajudikasi, karena ada surat edaran KPU RI ke kita, bahwa (caleg koruptor) itu diterima jika ada putusan Bawaslu mengabulkan permohonan pemohon. Jadi, kita tak mau keluar dari ketentuan itu," sebut Fatmawati.



(kem)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads