alexa snippet
more
TOPIK TERPOPULER

Kepala Kesbangpol Sulsel: Ada Miss di Staf Pak Wagub

Mustafa Layong
Kepala Kesbangpol Sulsel: Ada Miss di Staf Pak Wagub
ASMANTO BASO LEWA. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Selatan (Sulsel), menilai ada kesalahan komunikasi yang dilakukan staf Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Foto: Mustafa Layong/SINDOnews

MAKASSAR - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Selatan (Sulsel), menilai ada kesalahan komunikasi yang dilakukan staf Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pernyataan Asmanto tersebut disampaikan menanggapi beredarnya surat edaran Gubernur Sulsel yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Asmanto Baso Lewa menjelaskan, surat yang tersebar itu mestinya masih merupakan konsep dari aspirasi masyarakat luas. Semestinya surat itu belum diedarkan sebab perlu melalui proses administrasi baik di Kesbangpol hingga Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel.

"Ada miss di staf pak Wagub, ada adik-adik kita di sana belum tahu tata laksana pemerintahan. Saat ada tandatangan pak Wagub, langsung dikira selesai, distempel dan diedarkan, padahal masih harus berproses. Tapi esensi dari pesan itu sangat baik untuk dijadikan dalam hidup kemasyarakatan yang ada," kata Asmanto ditemui di ruang kerjanya, Kamis (11/10/2018).

Surat edaran yang tidak mencantumkan tanggal terbit itu, ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Sulsel.

Dari kalimat pembuka surat, diketahui edaran itu muncul sebagai sebagai respon fenomena bencana alam yang berulang kali mengguncang tanah air.

"...Desakan /masukan beberapa kelompok masyarakat Muslim dalam menilai prilaku maksiat, bentuk budaya kesyirikan, asusila dan sebagai faktot atau "predessecors" (maksudnya predecessor), pendorong sang pencipta Allah Subhana Wa Ta-Ala memberi cobaan ataupun peringatan..." kutipan bait pertama edaran tersebut.

Edaran itu berisi lima poin himbauan yang ditujukan kepada seluruh ASN se Sulsel, dan juga untuk masyarakat luas.

Pada poin pertama, dihimbau kegiatan provinsi, kabupaten-kota harus memperhatikan agenda kegiatan agar tidak berpotensi berbau kesyirikan, asusila dan norma yang berlaku.

Bahkan pada poin ke lima, himbauan ini juga berlaku bagi kegiatan seni, budaya san adat yang dilakukan oleh pegiat, organisasi kemasyarakatan, event organizer, perorangan dan lainnya.



(kem)

Berita Terkait
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads