alexa snippet
more
TOPIK TERPOPULER

Pemkab Bantaeng Serahkan Tujuh Ranperda ke DPRD untuk Dibahas

Arisman Majid
Pemkab Bantaeng Serahkan Tujuh Ranperda ke DPRD untuk Dibahas
Pemkab Bantaeng serahkan tujuh ranperda ke DPRD Bantaeng untuk dibahas di tingkat panitia khusus, Kamis (11/10/2018). Foto : Arisman Majid/SINDOnews

BANTAENG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng menyerahkan rancangan peraturan daerah (ranperda) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selanjutnya dibahas oleh panitia khusus (pansus).

Ketua Fraksi Partai Kebangkita Bangsa (PKB), Muhammad Asri menyatakan, meski pihanya telah menerima ranperda itu, beberapa hal diminta untuk diberi penjelasan.

"Setelah kami kaji Ranperda ini, kami sampaikan beberapa catatan. Terkait Ranperda yang diajukan, kami minta penjelasan urgensi dari ranperda tersebut," katanya saat memberikan pandangan umum terhadap ranperda saat rapat paripurna, Kamis (11/10/2018).

Ranperda itu diantaranya, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2027, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Perusda) yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015.

Kemudian Ranperda tentang Pembentukan Perusda Kabupaten Bantaeng, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kabupaten Bantaeng (KIBA) serta Ranperda tentang Pencabutan beberapa Perda di Kabupaten Bantaeng.

Selanjutnya, ranperda inisiatif DPRD Bantaeng, yakni tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Bagi Warga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Wakil Bupati Bantaeng, Sahabuddin yang membacakan pandangan umum tertulis Bupati Bantaeng, Ilham Azikin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD khususnya Badan Legislasi Daerah yang sudah menginisiasi lahirnya perda dimaksud.

Dirinya memandang hal tersebut sebagai indikator keseriusan DPRD Kabupaten Bantaeng dalam merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat Bantaeng, khususnya menyangkut soal masyarakat penyandang kesejahteraan sosial.

Menurutnya, keberadaan mereka memang memerlukan regulasi yang memberi kepastian hukum bagi pelayanan dasar terkait penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah.

"Ranperda ini merupakan jawaban atas banyaknya fenomena yang terjadi di masyarakat kita terkait penanggulangan kesejahteraan sosial yang selalu jadi sorotan karena dianggap belum memenuhi rasa keadilan masyarakat miskin," jelasnya.

Disamping itu, dia pun mempertanyakan urgensi ranperda yang diinisiasi DPRD. Termasuk masalah advokasi sosial dan bantuan hukum.

"Telah diatur beberapa peraturan lebih tinggi yakni UU Nomor 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU Nomor 13/2011 tentang Penanggulanan Fakir Miskin dan Peraturan Pemerintah Nomor 39/2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Apakah hal tersebut belum cukup jadi dasar melakukan pelayanan dan penanggulangan kemiskinan bagi Pemerintahan di daerah?" sebutnya.



(bds)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads