alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Bawaslu Makassar Dalami Dugaan Pelanggaran Pemasangan APK

Luqman Zainuddin
Bawaslu Makassar Dalami Dugaan Pelanggaran Pemasangan APK
Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Makassar saat ini tengah mendalami dugaan pelanggaran kampanye yang terjadi di kota Makassar. Sejumlah pihak, sudah dipanggil untuk kepentingan klarifikasi dan pencarian bukti-bukti.

"Ada beberapa dugaan pelanggaran kampanye yang saat ini tengah kami tangani. Baik yang ditangani langsung oleh kami maupun kecamatan. Saat inipun kami masih mendalami dugaan pelanggaran tersebut," terang Humas Bawaslu kota Makassar, Muhammad Maulana.

Proses klarifikasi tersebut kata Maulana, memanggil orang-orang yang dianggap punya keterlibatan terhadap dugaan pelanggaran itu. Selain secara personal, proses klarifikasi itu juga memanggil orang-orang yang kapasitasnya mewakili kelembagaan.

"Proses klarifikasi dengan memanggil orang-orang diduga mengetahui peristiwa hukum tersebut. Dan memintai keterangan yg selanjutnya kami tuangkan dalam berita acara klarifikasi," terang Maulana.

Selain memanggil orang-orang yang diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran kampanye, Bawaslu kata Maulana, juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang bisa menjadi alat bukti. Adapun dugaan pelanggaran itu, adalah terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Dugaan-dugaan pelanggaran ini sendiri, sambung Maulana merupakan temuan pengawasan pihaknya. Jika proses klarifikasi yang dilakukan ditemukan pelanggaran, maka pelaku bisa diganjar sanksi berupa sangsi adminstratif dan bahkan pidana.

"Soal APK yang dalam proses investigasi kami terbukti melanggar, kami akan merekomendasi kepada pemerintah terkait untuk menertibkan itu," pungkas Maulana.

Sekadar diketahui, dalam peraturan KPU APK memang tak boleh ditempatkan sembarangan. Ada titik-titik dimana APK itu bisa ditempatkan. Selain itu, desainnya harus disetujui oleh KPU dan Bawaslu sebelum dicetak dan dipasang.

Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Sulsel, Faisal Amir beberapa waktu lalu dalam sosialisasi menegaskan bahwa seluruh peserta pemilu dilarang keras memasang baliho atau alat peraga lainnya di tempat-tempat tertentu, seperti tempat ibadah.

"Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan dilarang keras dijadikan lokasi pemasangan alat peraga. Semoga menjadi perhatian untuk semua peserta," kata Faisal.

Mantan Ketua KPU Kabupaten Takalar tersebut berharap agar pemasangan baliho dan spanduk di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai dengan izin secara tertulis dari pemilik lokasi.

"Pemasangan baliho dan spanduk harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan. Itu penting," jelas Faisal.



(agn)

Berita Terkait
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads