alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pertamina Setujui Dua Poin Pengajuan Proposal Warga Sudiang

Hasdinar Burhan
Pertamina Setujui Dua Poin Pengajuan Proposal Warga Sudiang
Komisi C DPRD Makassar menggelar rapat dengar pendapat terkait dengan pengajuan proposal warga Jalan Bahagia, Kelurahan Sudiang yang tak kunjung direalisasikan PT Pertamina. Foto : Istimews

MAKASSAR - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan pengajuan proposal warga Jalan Bahagia, Kelurahan Sudiang yang tak kunjung direalisasikan PT Pertamina.

Turut hadir dalam rapat ini pihak PT Pertamina Regional VII Wilayah Sulawesi dan Ketua LPM Sudiang, Zulfikar, serta beberapa ketua RT lainnya.

"Ada 7 poin yang proposal yang kami ajukan ke pihak Pertamina hingga saat ini belum ada satu pun yang direalisasikan. Sudah hampir setahun tidak ada hasil yang kami lihat," ungkap Ketua LPM Sudiang Zulfikar, Jumat (02/11/2018).



Ada pun tujuh poin pengajuan proposal terkait proyek pipanisasi avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin, yakni:

1. Perbaikan sistem galian dan pembenahan sistem drainase  bagian kiri dan kanan dan perbaikan drainase tempat pipa ditanam.
2. Pembenahan jalan Bahagia dengan sistem rabat jalan betonisasi
3. Jalan Bahagia dijadikan CSR oleh pihak Pertamina
4. Pembuatan pintu gerbang jalan Bahagia
5. Pembuatan Posyandu
6. Pembuatan Pintu gerbang RT
7. Pembuatan taman baca di RW 1.

"Pengerjaan pipanisasi avtur sudah selesai, tetapi hingga saat ini dari tujuh poin tersebut belum ada satu pun yang dipenuhi oleh pihak Pertamina," terang Zulfikar.

Sementara itu, Manager Komunikasi dan CSR Pertamina Regional VII, Robby Hervindo mengatakan, beberapa item yang diajukan dalam bentuk sarana dan fasilitas, hanya dua yang disetujui, yakni pintu gerbang dan bak sampah.

Pengerjaan dua bantuan tersebut rencananya akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Sementara, proyek yang lainnya masih ditangguhkan.

"Sisanya belum kita tindak lanjuti karena bertentangan dengan aturan, bisa jadi temuan di BPK. Bahwa tidak boleh perusahaan BUMN memberikan bantuan CSR yang sudah dianggarkan oleh pemerintah setempat," ungkapnya.

Menanggapi aduan tersebut, Wakil Ketua Komisi C Sangkala Saddiko mengatakan, hasil RDP ini akan ditindak lanjuti dengan peninjauan langsung di lokasi.

"Kita akan tinjau langsung, kita berharap ada solusi terbaik antara warga dan pihak Pertamina," tandasnya.



(bds)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook