alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Proyek Pembangunan Lapangan Tenis Indoor Dinilai Rusak Tata Kota

Muhammad Subhan
Proyek Pembangunan Lapangan Tenis Indoor Dinilai Rusak Tata Kota
Pembangunan lapangan tenis Indoor di Kabupaten Pangkep. Foto: Istimewa

PANGKEP - Pembangunan lapangan tenis indoor untuk tahap dua dipersoalkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep. Pembangunan yang memasuki tahap dua ini dianggarkan sebesar Rp500 juta. Sementara ditahap pertama tahun 2017, proyek ini menelan anggaran Rp200 juta.

Rencananya, pembangunan lapangan tenis indoor ini dibangun di atas lapangan tennis outdoor di depan kantor DPRD Pangkep. Menurut para legislator, pembangunan lapangan tenis indoor ini merusak tata ruang kota Pangkajene karena wilayah tersebut masuk dalam kawasan ruang terbuka hijau.

Pekan lalu, Komisi III DPRD Pangkep menggelar hearing dengan memanggil Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep, untuk mempertanyakan rencana kelanjutan lapangan tenis indoor tersebut.



Ketua DPRD Pangkep, Andi Ilham Zainuddin dengan tegas mendukung langkah komisi III yang meminta penghentian rencana tersebut. Menurutnya, ruang terbuka hijau dalam kota adalah sesuatu yang mahal dibandingkan lapangan tenis yang hanya dinikmati kalangan tertentu saja.

"Kita mau hadirkan ruang terbuka hijau, nah ini sudah ada. Pertahankanlah. Kemudian, lapangan tenis indoor juga bukan prioritas masyarakat, karena hanya dinikmati kalangan terbatas," ucap Ilham, Selasa (6/11/2018).

Ia mengatakan, secara kelembagaan DPRD Pangkep sudah bulat untuk mempertahankan ruang terbuka hijau tersebut karena jika telah berubah fungsi sebagai lapangan tenis indoor, akan sulit bagi pemerintah untuk mengembalikan fungsinya.

Wakil Ketua DPRD Pangkep, Rizaldi Parumpa yang memimpin rapat hearing dengan Dinas Tata Ruang menuturkan dalam desainnya, jika lapangan tenis indoor, maka akan menutupi kantor Mapolres Pangkep, SMA 11 Pangkep dan Kantor DPRD Pangkep.

Ia mengatakan, tahap pembangunan lapangan tenis indoor ini sudah tahap kontrak. Meski begitu, DPRD Pangkep tetap ngotot agar pembangunan tersebut ditunda sebelum ada kesepakatan solusi bersama seluruh pihak terkait. Rizaldi membantah jika apa yang dilakukannya bersama anggota DPRD lain adalah bentuk intervesi terhadap proyek.

"Bukan intervensi, tapi sejak awal sudah keliru. Kami ingin melihat kebaikan bagi masyarakat," ujarnya.



(agn)

loading...
Berita Terkait
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads