alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Polda Telusuri Honor PPK se-Makassar yang Belum Terbayar

Syachrul Arsyad
Polda Telusuri Honor PPK se-Makassar yang Belum Terbayar
Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel terus mendalami kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2018. Sejumlah saksi pun telah diperiksa, termasuk komisioner KPU Makassar.

Bahkan penyidik saat ini tengah menelusuri honor sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemunguta Suara (PPS) yang belum terbayarkan.

Penyidik Subdit III Tipikor Ditkrimsus Polda Sulsel, Kompol Sutomo tak menampik adanya laporan masyarakat terkait honor mereka yang belum terbayarkan oleh KPU Makassar.

"Indikasi yang dilaporkan masyarakat kan mengarah ke sana, sehingga menjadi objek kita memang selidiki secara umum penyalahgunaan dana hibah. Kita nanti akan tindaki dengan adanya laporan itu," akunya kepada SINDOnews, Jumat (09/11/2018).

Sejauh ini kata  dia, pihaknya telah memeriksa sejumlah komisioner, termasuk pejabat stuktural di Sekretariat KPU Makassar, diantaranya Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik, Kasubag Program dan Data, serta Kasubag Hukum.

Pemeriksaan selanjutanya akan diagendakan pemanggilan terhadap Sekretaris KPU Makassar, Sabri, Senin (11/11/2018). Jadwal pemeriksaan Sabri sendiri diketahui diagendakan pekan ini, namun berdalih melaksanakan kegiatan di Jakarta sehingga ditunda.

"Kalau itu (honor PPK-PPS) nantinya tetap menjadi objek dalam hal penyelidikan kami. Kami sementara ingin menuju kesana. Saat ini kami baru melakukan klarifikasi kepada struktur-struktur yang ada di KPU tentang pengelolaan dana hibah," ujar Sutomo.

Terpisah, salah satu Ketua PPS yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa atas sikap KPU Makassar yang terus berjanji akan membayarkan honornya.

"Dulu kita dijanji honor akan dibayarkan kalau laporan keuangan dibereskan dan disetor. Tapi sampai saat ini belum juga ada kejelasan. Kita sudah bereskan laporan pertanggungjawaban kita bulan Juli lalu," keluhnya kepada SINDOnews.

Untuk dia dia berharap agar Sekretaris KPU Makassar selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk menyelesaikan utang pembayaran honor PPK dan PPS. Apalagi kata dia, pelaksanaan Pilwalkot Makassar telah lama terlaksana.



(bds)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads