alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Tertibkan APK di Angkot, Bawaslu Sulsel Surati Dinas Perhubungan

Luqman Zainuddin
Tertibkan APK di Angkot, Bawaslu Sulsel Surati Dinas Perhubungan
Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel memerintahkan jajarannya di kota Makassar, untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub). Hal itu tak lepas dari maraknya Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di Angkutan Kota (Angkot).

"Kita sudah minta Bawaslu kota Makassar untuk bertindak dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan kota Makassar," terang Komisioner Divisi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Syaiful Jihad dikonfirmasi lewat sambungan selulernya.

Saiful menjelaskan, bahwa aturan dalam PKPU memang melarang peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yakni Partai Politik (Parpol), Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres), dan calon DPD RI memasang APK dan bahan kampanye di tempat dan fasilitas umum, termasuk Angkot.



"Di PKPU itu fasilitas umum dilarang (memasang APK). Misalnya kalau dipasang di mobil angkutan umum jelas itu menjadi fasilitas umum, meski mobil itu milik pribadi. Tapi karena itu angkutan umum menjadi milik umum. PKPU melarang," tegas Syaiful.

Ketua Bawaslu kota Makassar, Nursari saat dikonfirmasi terpisah, membenarkan jika pihaknya telah mendapatkan instruksi dari pimpinan untuk berkoordinasi dengan Dishub. Sedianya, hari ini pihaknya akan mengirimkan surat, yang isinya menjelaskan mengenai persoalan APK peserta Pemilu yang terpasang di angkutan umum.

"Atribut kampanye di kendraan umum, kami pasti akan berkoodinasi dengan Dishub dan rencanya hari ini (Kemarin) kita akan menyurat," sebut Nursari.

Untuk penindakannya, pihaknya menyerahkan sepenuhya kepada Dishub kota Makassar. Bawaslu kata Nursari, hanya berharap supaya angkutan umum bersih dan bebas dari APK. "Soal itu (Penertiban APK), kami tunggu dulu hasil koordinasinya dan seperti apa teknisnya," aku Nursari.

Adapun soal sanksi kata Nursari, hanya berupa teguran dan penindakan berupa penurunan APK. Hanya saja, ia yakin dalam aturan Dishub, ada peraturan tersendiri yang mengikat terkait hal tersebut.

"Sanksinya berdasar PKPU 23 jo. 28 dan 33/2018, mulai dari teguran sampai pencopotan tapi, inikan bukan semata-mata dugaan pelanggaran PKPU, tapi pelanggaran UU lain dalam hal ini UU lalulintas. Makanya Dishub pun memiliki mekanisme tersendiri atas dugaan pelanggaran tersendiri, termasuk sanksi," tutup Nursari.

Dalam pantauan, angkutan umum di beberapa trayek di kota Makassar memang cukup banyak yang memasang APK. Ada Calon Anggota Legislatif (Caleg), ada Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan Calon Presiden/Wakil Presiden.



(agn)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads