India Selidiki Sepak Terjang Badan Amal dan LSM Turki di Kashmir

Selasa, 22 September 2020 - 15:07 WIB
loading...
India Selidiki Sepak Terjang Badan Amal dan LSM Turki di Kashmir
Seorang gadis Kashmir mengayuh sepeda dengan beberapa tentara India siaga dengan senjatanya di Sinagar, 30 Oktober 2019. Foto/REUTERS/Danish Ismail
A A A
NEW DELHI - Badan intelijen India melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah badan amal dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait dengan Turki , yang tiba-tiba aktif di wilayah Jammu dan Kashmir selama setahun terakhir.

Lembaga-lembaga itu muncul setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan pidato keras di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun lalu. Pidato Erdogan kala itu merujuk pada pernyataan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan terkait situasi Kashmir.

Seorang perencana keamanan nasional mengatakan penyelidikan intelijen juga mencakup peran individu yang terhubung ke organisasi nirlaba yang memiliki hubungan dekat dengan Turki dan menyiapkan laporan komprehensif tentang aktivitas mereka.

”Penyelidikan yang lebih intensif dapat dilakukan nanti terhadap kelompok dan individu yang diidentifikasi yang diyakini telah melewati garis merah," kata sumber di India yang mengetahui penyelidikan tersebut seperti dilansir Hindustan Times, Selasa(22/9/2020). (Baca: Erdogan Nyatakan Turki Siap Tengahi Konflik India-Pakistan )

Penyelidikan tingkat kedua dapat mencakup pemeriksaan cermat terhadap dana asing yang diterima dan penggunaannya. Langkah penyelidikan tersebut sebagai tindak lanjut dari laporan komunitas intelijen India selama beberapa bulan terakhir yang menandai upaya untuk meradikalisasi Muslim India di Kashmir dan di tempat lain di negara itu.

Analis juga menunjukkan adanya upaya Ankara untuk memperluas pengaruhnya dengan latar belakang upaya Presiden Erdogan untuk menantang dominasi Arab Saudi di dunia Islam pada tingkat global dan menawarkan Turki konservatif yang dibentuk kembali dengan tradisi Ottoman sebagai model untuk diikuti oleh negara-negara Islam.

Laporan intelijen India juga melihat lonjakan aktivitas LSM yang terkait dengan Turki di Kashmir dan di tempat lain di negara itu. Beberapa di antaranya terkait dengan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di Turki.

Pertumbuhan aktivitas mereka bertepatan dengan perubahan dalam tenor dan cakupan reportase dan analisis tentang Kashmir di media Turki yang mencerminkan sudut pandang Pakistan. Selain itu, orang-orang yang memiliki hubungan dalam dengan separatis Kashmir digunakan oleh media nasional Turki untuk menargetkan India.

Sebuah laporan intelijen yang baru-baru ini diserahkan kepada pemerintah mencatat upaya LSM terkait Turki untuk menjangkau warga Kashmir dengan bantuan selama Ramadhan. Beberapa lainnya telah menyelenggarakan webinar dan acara lain yang membahas topik-topik seperti undang-undang kewarganegaraan yang diubah, kerusuhan, dan kejahatan rasial.

Seorang pejabat mengatakan narasi yang diproyeksikan pada interaksi online ini dan di media sosial bersifat provokatif. "Ini bukan diskusi di mana sudut pandang yang berbeda disajikan tetapi dimaksudkan untuk memperkuat ketakutan seputar Islamofobia di India," kata sumber yang merupakan pejabat India tersebut.

Islamofobia telah menjadi tema yang berulang di Pakistan serta serangan Perdana Menteri Imran Khan terhadap pemerintah India selama sekitar satu tahun dan telah mencoba merangkai narasi di sekitarnya di negara-negara Teluk dan negara-negara mayoritas Islam lainnya. Erdogan terlihat mengerjakan narasi ini awal tahun ini ketika dia mengecam India atas kerusuhan Delhi.

“India saat ini telah menjadi negara tempat pembantaian meluas. Pembantaian apa? Pembantaian Muslim. Oleh siapa? Hindu,” kata Erdogan dalam pidatonya di Ankara pada Februari. (Baca juga: Korban Tewas 42 Orang, Erdogan Sebut Umat Islam India Dibantai )

Kementerian Luar Negeri India kemudian mengecam pernyataan Erdogan yang mereka anggap tidak bertanggung jawab, yang didorong oleh agenda politiknya. “Komentar tersebut sebenarnya tidak akurat dan didorong oleh agenda politiknya. Kami tidak mengharapkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab seperti itu dari kepala negara," kata kementerian itu.
(min)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1572 seconds (0.1#10.140)