alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Soal Pencoretan Caleg, Bawaslu Tolak Permohonan PPP dan PKPI

Luqman Zainuddin
Soal Pencoretan Caleg, Bawaslu Tolak Permohonan PPP dan PKPI
Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Jeneponto, menolak secara keseluruhan permohonan gugatan yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan PKPI terhadap KPU setempat. Keputusan ini dikeluarkan setelah melalui sidang ajudikasi selama beberapa kali.

Sekadar diketahui, baik PPP maupun PKPI menggugat KPU kabupaten Jeneponto ke Bawaslu lantaran masing-masing seorang dari Calon Anggota Legislatif (Caleg) mereka dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD setempat. Caleg tersebut dicoret karena terbukti merupakan perangkat desa di salah satu desa yang ada di kabupaten Jeneponto.

Ketua Bawaslu kabupaten Jeneponto, Saiful menjelaskan, jika pihaknya menolak permohonan gugatan karena pemohon tidak bisa memperlihatkan bukti-bukti yang menjadi dalih mereka menggugat. Bukti-bukti itu, yakni surat yang menyatakan bahwa mereka sudah melampirkan pernyataan pengunduran diri sebagai aparat desa saat mendaftar sebagai Caleg.



"Pertimbagannya antara lain, pemohon adalah perangkat desa. Kedua pemohon tidak dapat membuktikan bahwa (telah) menyampaikan surat pengunduran diri atau surat sementara berprorses pengunduran diri atau SK pemberhentian sebagai perangkat desa pada masa pendaftaran Calon," tulis Saiful saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsAppnya, Rabu, (28/11/2018).

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPC PPP Kabupaten Jeneponto, Imam Taufiq Bohari menyebut, jika secara tahapan, masih ada upaya hukum yang bisa pihaknya lakukan pasca permohonannya ditolak di Bawaslu. Hanya saja, waktu yang disiapkan untuk menindaklanjuti putusan tersebut sangat tipis.

"Secara tahapan untuk upaya hukum masih ada ruang. Tapi, dengan waktu yang sangat mepet, kita cuma diberi waktu satu hari untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu itu," sesal Imam.

Dalam persidangan kata Imam, dia sebenarnya memperlihatkan bukti yang menyatakan jika Calegnya sebenarnya sudah memiliki surat pengunduran diri sebagai aparatur desa saat masa pendaftaran. Namun, Caleg yang bersangkutan menurut Imam tak menyertakan surat tersebut dalam formulir, sebab KPU tak meminta.

"Bahwa ada ketidakpuasan dari kami terhadap keputusan ini, iya. Cuma kan dari prosedur formalnya kami menganggap bahwa sudah sangat kecil kemungkinan untuk menindaklanjuti dengan upaya hukum selanjutnya, karena waktu yang sangat sempit," sambung Imam.

Saat ini pihaknya masih melakukan konsultasi dengan pengurus Parpol di tingkat Peovinsi terhadap permohonan yang mereka gugat ini. Namun, yang pasti selama ada ruang hukum, usaha se - optimal mungkin akan tetap dilakukan.

Sebagai informasi, dua Caleg tersebut yakni Ishak dari PPP dan Umar dari PKPI.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook