alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Danny Pomanto Libatkan KPK Tertibkan Aset Milik Pemkot Makassar

Budi Santoso
Danny Pomanto Libatkan KPK Tertibkan Aset Milik Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny rapat evaluasi progres capaian aksi kegiatan bidang koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK, Rabu (28/11/2018). Foto : Istimewa

MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menertibkan aset fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Selain itu, saat rapat evaluasi progres capaian aksi kegiatan bidang koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK, Danny juga akan berupaya mengoptimalisasikan pendapatan daerah dengan melibatkan KPK, termasuk pihak kejaksaan.
 
Bahkan di akhir masa kepemimpinannya, Danny Pomanto pun meminta KPK dan kejaksaan untuk ikut serta melakukan pengawasan aset dan program pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Makassar.

“Dua hal yang menjadi fokus KPK, aset dan optimalisasi pendapatan, kebetulan dua hal ini juga menjadi konsen kita. Jadi ketemu ini barang. Diskusinya menarik sekali, kami bersyukur sekali karena KPK turun langsung, kami juga sudah berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi dan negeri," kata Danny Pomanto di hadapan Kepala Korsupgah Pencegahan Korupsi Sulsel, Dwi Aprilinda, di ruang kerjanya, Rabu (28/11/2018).



"Kami juga akan Kordinasi dengan beberapa NGO agar dibantu baik itu persoalan optimalisasi pendapatan, mulai pajak, PBB, makan minum, dan banyak hal," sambungnya.

Dia pun meminta kepada KPK mengawal rapat koordinasi (rakor) hasil pendapatan, 11 Desember mendatang. Termasuk pengawalan kinerja Pemkot Makassar di akhir masa jabatannya pada agenda Rakorsus, Januari 2019 nantinya.

“Saya ingin tanpa saya, pemerintahan ini terkawal dengan baik. Baik pengawasan dari TP4D di kejaksaan maupun pengawasan KPK," harapnya.

Pada rakor hasil pendapatan daerah nantinya, Danny Pomanto juga meminta kepada seluruh wajib pajak untuk hadir, seperti pemilik restauran dan hotel.

“Target kita, kalau ini semua berjalan dengan baik, Rp3 triliun PAD bukan barang tidak masuk akal,” sebutnya.

Menyangkut soal aset, Danny Pomanto menilai lemahnya perjanjian kontrak kerjasama, utamanya tentang polemik pasar sentral atau Makassar Mal. Persoalan tersebut diakuinya terus dikonsultasikan dengan pihak kejaksaan.

"Termasuk beberapa hal tentang sistim transparansi smart city kita yang coba kita sinergikan baik melaui musrembang, e-planning, e-budgeting. Begitu pula sistim PLB untuk tender. Termasuk aset-aset tanah kita. Ini akan kita bawa ke rakor pendapatan dan aset," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Korsupgah Pencegahan Korupsi Sulsel, Dwi Aprilinda mengaku, saat ini pihaknya tengah melakukan monitoring, program pemberantasan korupsi terintegrasi.

“Murni monitoring atas usaha-usaha pencegahan yang dilakukan. Hari ini kami konsul juga, selain ada sektor perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, kapabilitas aktif, Optimalisasi pendapatan daerah, kemudian aset daerah,” pungkasnya.

Dia menjelaskan, kehadiran Korsupgah memang melakukan pendampingan ke pemerintah daerah untuk optimalisasi pendapatan daerah dan juga penertiban aset. Termasuk pendampingan persoalan terhadap aset pemerintah daerah.

Mengenai fasum fasos, Dwi menyebutkan, segera akan berkoordinasi dengan BPN Makassar untuk menditeksi permasalahan. Apalagi pihaknya telah mengantongi data permasalahan aset kota Makassar.

“Pertama harus koordinasi dulu dengan instasi terkaitnya. Kalau perlu ke BPKP, BPN, tahap awal masi identifikasi terlebih dahulu. Kemudian masalahnya seperti apa, nanti, akan dilakukan penyusunan langkah-langkah bersama,” terang pejabat dari lembaga anti rasuah ini.



(bds)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook