alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Dinas Kominfo Jadwalkan Simulasi Aplikasi Tukin 12 Desember

Vivi Riski Indriani
Dinas Kominfo Jadwalkan Simulasi Aplikasi Tukin 12 Desember
ISMAIL HAJIALI. Realisasi tukin ASN dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tinggal menunggu perampungan sinkronisasi aplikasi kinerja dengan sistem kepegawaian. Foto: Istimewa

MAKASSAR - Realisasi tunjangan kinerja (tukin) ASN dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tinggal menunggu perampungan sinkronisasi aplikasi kinerja dengan sistem kepegawaian.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ismail Hajiali, berharap agar penggunaan aplikasi ini bisa segera disimulasikan sebelum tunjangan kinerja diterapkan secara permanen kepada seluruh pegawai.

"Semoga 1212 (12 Desember) sudah bisa kita simulasikan ke seluruh SKPD," singkatnya.



Kata dia, aplikasi ini sudah siap digunakan hanya masih menunggu sinkronisasi dari seluruh pegawai. Harapannya, penerapan tukin memang ditargetkan bisa terealisasi tahun depan.

"Aplikasi kita siap, tapikan data-data pegawai ini masih diverifikasi oleh masing-masing operator SKPD. Mungkin ada yang sudah naik pangkat tapi belum diupdate karena itu nanti berpengaruh," jelasnya.

Diketahui, pemerintah sedikitnya membutuhkan anggaran Rp700 miliar untuk mengakomodir seluruh ASN dilingkup pemerintah kota dalam hal pemberian tunjangan kinerja.

Sementara, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kota Makassar, Benyamin P Turupadang, mengatakan sinkronisasi ini diperlukan, mengingat seluruh kinerja pegawai akan dinilai melalui aplikasi tersebut.

Olehnya itu, setiap target yang dicapai akan menjadi dasar perhitungan tunjangan yang akan diterima masing-masing pegawai.

"Jadi, semua pegawai nanti menggunakan aplikasi itu. Reportasenya lewat situ dan semua melaporkan kegiatannya. Ada target nilai yang ditentukan, mereka capainya berapa banyak, jadi dibayarkan sesuai dengan target kinerja" jelasnya, Minggu (2/12/2018).

Dikatakan Benyamin, hasil kajian evaluasi jabatan yang dikirim ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk divalidasi telah disahkan.

Dalam evaluasi jabatan itu ada dua hal yang dikaji, yaitu kelas jabatan dan nilai jabatan. Kata dia, kelas jabatan merupakan grade atau tingkatan jabatan. Sementara, nilai jabatan adalah target yang akan dicapai untuk masing-masing pegawai sesuai dengan tingkatannya.

Meski begitu, dia mengaku belum mengetahui berapa besaran pendapatan yang akan diperoleh jika target terpenuhi. "Mengenai anggarannya kita belum tahu, yang jelas kita berharap tahun depan (2019) sudah bisa terealisasi," harapnya.



(kem)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads