alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Ratusan Perawat RSUD Mamuju Gelar Unjuk Rasa dan Mogok Kerja

Asrianto Suardi
Ratusan Perawat RSUD Mamuju Gelar Unjuk Rasa dan Mogok Kerja
Sedikitnya 150 perawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju menggelar aksi unjuk rasa dan mogok kerja menuntut kenaikan upah di Kantor Bupati Mamuju, Sulbar, Jumat (07/12/2018). Foto : Asrianto Suardi/SINDOnews

MAMUJU - Sedikitnya 150 perawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Mamuju, Sulbar,  menuntut kenaikan upah, Jumat (07/12/2018). Mereka mengancam akan melakukan aksi mogok kerja kedepannya.

Dari pantauan SINDOnews, aksi ini sempat mengganggu layanan kesehatan. Hampir di sejumlah ruangan kesehatan dan pelayanan tak terlihat satu pun perawat yang notobenenya merupakan pegawai honorer. Tugas mereka pun digantikan oleh sejumlah pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Salah satu tuntutan mereka adalah besaran UMP, namun kalau persoalan upah minimum kabupaten (UMK) kan Pemda yang tau semua itu. Tapi kita sarankan teman-teman yang mogok juga harus mengerti dengan keuangan daerah saat ini," kata Direktur RSUD Mamuju, dr Titin Hayati Mars.

Terkait dengan layanan kesehatan, dia menampik tak mengalami gangguan. Hanya sedikit terkenda dengan waktu antrian para pasien pascaaksi mogok kerja.

"Pelayanan kesehatan tetap baik kok dan tetap jalan dengan normal, meskipun anak–anak honorer mogok. Hanya saja, memang terbentur dengan waktu, yang tadinya sedikit antri, setelah ada perawat yang mogok sudah pasti antri anda bertambah karena tenaga pelayanan berkurang," aku dia.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Mamuju, H Mansur mengatakan, untuk mengantisipasi gangguan layanan kesehatan pihaknya akan memaksimalkan tenaga yang ada.

Menurut dia, dalam rapat telah disepakati jika sejumlah tenaga yang ada di Puskesmas untuk ditarik melakukan perbantuan pelayanan di RSUD Mamuju.

"Kita berharap teman-teman yang mogok bisa kembali masuk bekerja. Saya kira pemda bisa perjuangkan kalau hanya jasa medik. Kalau UMK, saya kira itu berat sekali berdasarkan beban keuangan daerah kita ini," ujar Mansur.

Kembali dia menegaskan, pihaknya hanya bisa memperjuangkan jasa medik dengan kenaikan hingga 70%. Sementara untuk upah dianggapnya sangat memberatkan keuangan daerah.



(bds)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads