alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Warga Kajang Minta Pembangunan Terminal Aspal Curah Dihentikan

Eky Hendrawan
Warga Kajang Minta Pembangunan Terminal Aspal Curah Dihentikan
Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang didominasi oleh masyarakat adat Kajang meminta pembangunan terminal Aspal Curah di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari, Bulukumba dihentikan. Foto: Eky Hendrawan/SINDOnews

BULUKUMBA - Peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang jatuh pada tanggal 10 Desember diperingati Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba, dengan menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Bulukumba, jalan Jenderal Sudirman, Senin, (10/12/2018).

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, FPR menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba, untuk mencabut Hak Guna Usaha (HGU) milik PT London Sumatera (Lonsum) Tbk dan menghentikan pembangunan Terminal Aspal Curah yang ada di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari.

Koordinator Aksi, Muri mengatakan, jika persoalan HAM di Kabupaten Bulukumba masih kerap menjadi ancaman bagi hajat hidup masyarakat Bulukumba. Salah satunya yakni adanya praktek kriminalisasi oleh PT Lonsum Tbk‎ terhadap masyarakat Kajang terkait penyerobotan lahan.



"Selama ini masyarakat Kajang dituding sebagai penyerobotan lahan, padahal diyakini dan dibuktikan sebagai tanah ulayat masyarakat adat Kajang," kata Muri saat berorasi.

Selain itu, Muri mengungkapkan, jika saat ini masyarakat Bonto Bahari juga tengah memperjuangkan haknya terkait lahan mereka yang masuk dalam kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura), dan rencana pembangunan Terminal Aspal Curah yang mendapat penolakan dari masyarakat Kecamatan Bonto Bahari dan Kecamatan Ujung Loe.

"Terminal Aspal Curah mengancam kehidupan 1.299 jiwa petani rumput laut di dua kecamatan. Tapi penolakan itu tidak seiring dengan pemerintah yang mengeluarkan izin. Jadi kesannya pemerintah mengorbankan masyarakat dan menghambahkan para investor," tegasnya.

Aksi yang mendapat pengawalan ketat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bulukumba dan Kepolisian Resort (Polres) Bulukumba‎, berjalan cukup lama lantaran para demonstran menolak perwakilan dari Pemkab Bulukumba selain menghadirkan langsung Bupati Bulukumba AM Sukri A Sappewali.

Mereka juga mendesak agar pihak kepolisian menghentikan kriminalisasi terhadap 14 aktivis petana dan aktivis adat Kajang yang saat ini menjalani pemeriksaan dihadapan penyidik Polres Bulukumba.

Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Pemkab Bulukumba, Djunaidi Abdillah yang menerima para dem‎onstran mengatakan, jika permasalahan antara masyarakat Kajang dengan PT Lonsum Tbk telah melahirkan kesepakatan bersama yakni melakukan pengukuran ulang dan mengembalikan tanah adat warga Kajang yang masuk dalam area PT Lonsum Tbk.

"Kita masih menunggu hasil dari evaluasi Amdal ditingkat Provinsi terkait pembangunan Terminal Aspal Curah. Kita dari Pemkab Bulukumba masih terus menunggu dan tetap berkoordinasi dengan provinsi," ungkapnya.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook