alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

DPRD Palopo Finalisasi Ranperda Pengelolaan Air Limbah

Chaeruddin
DPRD Palopo Finalisasi Ranperda Pengelolaan Air Limbah
Suasana rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mulai finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Foto: Chaeruddin/SINDOnews

PALOPO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mulai finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Rabu, (12/12/2018).

Ketua Pansus ranperda ini, Dahri Suli mengatakan, bahwa tujuan dibentuknya ranperda ini adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

"Mewujudkan budaya hidup bersih, indah dan sehat bagi seluruh masyarakat, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup di semua kawasan pemukiman dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hygiene dan sanitasi," ujarnya.



Draf ranperda tersebut di atas dalam Bab V pasal 6 ayat 5 disebutkan sejumlah poin terkait rencana induk rencana pengelolaan air limbah domestik fisik yakni rencana umum pengelolaan air limba domestik yang memuat antara lain.

Selanjutnya rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat. Rencana jaringan perpipaan, rencana lokasi IPAL. Rencana lokasi IPLT, rencana eningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.

Dalam pasal tersebut juga diatar bahwa bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal harus mengelolah air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum/drainase kota.

Pasal 11 juga diatur bahwa setiap pengembang perumahan baru dalam kawasan yang tidak dilalui jaringan perpipaan pengelolaan terpusat, wajib menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik dengan sistem komunal sesuai dengan SNI.

"Lainnya yang diatur yakni, dilarang membuang limbah media dan limbah laundry atau air bekas cucian ke jaringan air limbah terpusat, yakni sungai dan saluran drainase," ujar Dahri Suli.

Perda ini selain mengatur ketentuan larangan juga mengatur sanksi atas pelanggaran ketentuan dalam perda yakni, hukuman badan atau penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda Rp50 juta.

"Inti perda ini bukan pada sanksi. Itu adalah bentuk ancaman saja. Intinya dari perda ini adalah kita berniat ingin mengatur kehidan masyarakat yang lebih baik, pembangunan yang berkelanjutan dengan pendekatan aspek lingkungan," kata politisi PKB ini.

Anggota pansus yakni, Andi Herman Wahidin, berharap dengan disahkannya ranperda ini menjadi sebuan peraturan daerah nantinya, baik pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan pembangunan sudah memiliki payung hukum dalam prospek lingkungan.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads