alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kopel Pesimis 25 Ranperda Makassar Mampu Selesai di 2019

Hasdinar Burhan
Kopel Pesimis 25 Ranperda Makassar Mampu Selesai di 2019
Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Dari sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) pada program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar hanya mampu menghasilkan tujuh peraturan daerah (Perda).

Informasi yang diperoleh SINDOnews, 10 ranperda mandek yang tidak mampu direalisasikan di tahun 2018 ini kembali dimasukkan ke dalam Prolegda tahun 2019 mendatang.

Bahkan jumlahnya mengalami peningkatan, bertambah 15 ranperda menjadi 25 ranperda, usulan DPRD dan Pemkot Makassar.



Menurut Direktur Komite Pengawas Legislatif (Kopel) Sulsel, Musaddaq, produk legislasi daerah itu sangat sulit terealisasi.

Seharusnya kata dia, DPRD dan Pemkot Makassar melakukan evalusi dan pembahasan bersama mengingat banyaknya ranperda yang belum tuntas di tahun 2018 ini sebelum menetapkan 25 ranperda.

"Dengan kendala-kendala di 2019 pemerintah dan DPRD perlu bertemu untuk meninjau kembali semua ranperda yang ada di prolegda 2019," ujarnya, Kamis (20/12/2018).

Musaddaq menilai, produk tersebut berpotensi mengalami kendala lantaran mayoritas anggota DPRD dianggapnya hanya fokus menghadapi Pemilu 2019 mendatang. Apalagi masa kerja anggota DPRD Makassar periode 2014-2019 sudah hampir berakhir, September 2019.

Sehingga kondisi tersebut menjadi pertimbangan. DPRD dan pemerintah sangat perlu melakukan pemetaan ranperda yang harus segara disahkan.

"Dari pemetaan tersebut nanti bisa dilihat apakah ranperda tertentu perlu dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan seperti apa solusinya untuk mengatasi persoalan yang membuat pembahasan ranperda berlarut-larut," sebut dia.

Sementara itu, pengamat pemerintahan, Luhur Prianto mengatakan, meski ranperda yang tidak selesai bisa dibahas di periode pemerintahan berikutnya. Namun akan menjadi beban pemerintahan selanjutnya.

"Yang terpenting sekarang pilih ranperda yang sangat penting lalu prioritaskan untuk diselesaikan. Jadi ranperda yang dihasilkan bisa berkualitas, tidak perlu mengejar target yang ada dalam prolegda," singkatnya.

Salah satu anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Makassar, Abdi Asmara beranggapan bahwa apabila ranperda tidak bisa diselesaikan di 2018, maka agenda tersebut bisa dialihkan ke tahun berikutnya.

"Saya kira agenda-agenda DPRD di Bulan Januari itu sangat kurang. Kenapa? APBD sudah diketuk, saya kira akan lebih mudah diselesaikan karena bulan itu masih longgar. Tidak ada masalah kalau dia berpindah tahun," jelasnya.



(bds)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook