alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Ketua KPU Sebut Kepercayaan Publik pada Penyelenggara Menurun

Luqman Zainuddin
Ketua KPU Sebut Kepercayaan Publik pada Penyelenggara Menurun
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Farid Wajdi, meyakini, kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilihan umum (pemilu) sudah tergerus. Foto: Luqman Zainuddin/SINDOnews

MAKASSAR - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Farid Wajdi, meyakini, kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilihan umum (pemilu) sudah tergerus.

Indikatornya, adalah rendahnya partisipasi masyarakat kala Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Juni lalu, serta sejumlah persoalan yang belum tuntas.

"Kami mendefinisikan partisipasi publik itu adalah kepercayaan publik. Makassar termasuk daerah yang partisipasi pemilihnya rendah, masih diangka 58.8 persen. Itu rendah sekali," terang Farid usai melantik 30 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di sekretariat KPU kota Makassar Jl Perumnas Antang, Rabu (2/1) pagi.



Menurut Farid, kesimpulan ini juga didapatkan dari hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota Makassar. Belum lagi, adanya masalah-masalah yang masih tersisa dan belum diselesaikan.

"Kami menterjemahkan bahwa publik sebenarnya menganggap ada hal yang belum selesai dengan proses yang kami kembangkan sebelumnya, sehingga partisipasi pemilih rendah sekali. Ini analisis dari hasil evaluasi Pilwalkot lalu," sambung dia.

Makanya, ia berharap kepada PPK yang baru saja dilantik agar bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada penyelenggara kembali. Apalagi, PPK adalah salah satu infrastruktur penyelenggara yang bersentuhan langsung dengan publik. Sekaligus, menaikkan angka partisipasi masyarakat di Makassar pada Pemilu naik.

"Kami berharap, dengan pekerjaan terukur yang akan kami lakukan setidaknya 100 hari ke depan, bisa mengembalikan kepercayaan publik, agar partisipasi pemilih di kota Makassar kembali naik. Setidaknya, kami target di 78 persen," katanya.

Di sisi lain, Farid juga menggaransi jika seluruh PPK yang ada di Makassar bebas dari afiliasi politik. Sebab, mereka direkrut dari proses seleksi yang ketat. Jika pun kedepan ditemukan, Farid meminta siapapun untuk melaporkan itu ke pihak KPU.

"Tetapi, fungsi kontrol dari kami sebagai atasan langsung itu bisa saja mengkoreksi hal yang kita anggap bertentangan dengan UU yang terjadi di level PPK. Saya percaya semuanya bebas dari pretensi politik. (Kalau ada dugaan afiliasi) Kasi kami masukan, kami tindak lanjuti," pungkas dia.



(kem)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook