alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kejati Sulsel Ajak Warga Berantas Korupsi, Aswas: Jangan Takut Lapor!

Sri S Syam
Kejati Sulsel Ajak Warga Berantas Korupsi, Aswas: Jangan Takut Lapor!
Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Sulsel, Wito. Foto: Istimewa

MAKASSAR - Pemetaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Berokrasi Bersih dan Melayani akan diterapkan secara massif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel sepanjang tahun 2019.

Kajati Sulsel melalui Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Sulsel, telah menginstruksikan secara langsung penerapan program tersebut kepada 28 Kepala Kejaksaan Negeri (Negeri) dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) se- Sulselbar.

Aswas Kejati Sulsel, Wito menjelaskan, dalam penerapannya, program pemetaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Berokrasi Bersih dan Melayani mengajak masyarakat untuk bersama-sama dengan aparat penegak hukum mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.



Caranya dengan melaporkan apabila mengetahui adanya tindakan suap, pemerasan, dan gratifikasi ataupun pungutan liar (Pungli) di daerahnya masing-masing. Laporan ditujukan Kepada APIP dan APH.

Menurut Wito, masyarakat pelapor tidak perlu risau dan merasa takut melaporkan tindakan korupsi, sebab lanjutnya, mereka akan dilindungi dan dijamin. Perlindungan pelapor diatur dalam Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Dengan catatan laporannya benar. Tetapi apabila laporannya tidak benar maka Pelapor bisa di proses dan sanksi berdasarkan pasal 266 KUHP,” jelas Wito.

Saat ini, kata Wito imbauan partisipasi masyarakat telah gencar dilakukan melalui baliho yang mulai terpasang di seluruh kantor Kejari dan Kacabjari se-Sulselbar.

Tak hanya di kantor-kantor kejaksaan, pemasangan baliho warning anti korupsi ini juga dianjurkan dilakukan di setiap kantor-kantor kepala daerah, kantor dinas, kantor camat, kantor Desa/kelurahan, di sekolah SD, SMP, SMA, kantor Puskesmas, KUA Rumah Sakit dan tempat strategis lainnya.

“Seluruh kejari dan bupati/walikota buat seperti itu semua se-Sulselbar,” tambah Wito.

Hingga saat ini lanjut Wito, baliho warning anti korupsi sudah terpasang di 28 Kejari serta 9 Cabang Kejari di wilayah Sulselbar.

“Harapan kami, ini menjadi peringatan dini agar kepala daerah, pejabat pemerintahan tidak melakukan korupsi. Dan masyarakat turut membantu kami mencegah hal tersebut,” pungkasnya.



(agn)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads