alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

BPTD XIX Makassar Gandeng TNI dan Polisi Tertibkan Pak Ogah

Mustafa Layong
BPTD XIX Makassar Gandeng TNI dan Polisi Tertibkan Pak Ogah
Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XIX Makassar bakal menggandeng aparat TNI/Polri untuk menertibkan keberadaan pengatur lalu lintas bayangan atau Pak Ogah.

Hal ini terungkap usai BPTD menggelar pertemuan lintas sektoral membahasstrategi penanganan pak ogah dan penataan u-turn di kantornya, Jalan Perintis Kemerdekaan, Senin (07/01/2018).

Dalam pertemuan ini turut serta perwakilan dari TNI seluruh angkatan, AD, AU, dan AL, serta dari pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, Satpol PP Sulsel dan Kota Makassar.



"Jadi rapat yang kami lakukan di BPTD ini bagaimana melakukan penataan u-turn yang ada di ruas jalan nasional. Kebetulan dinas perhubungan kota dan provinsi tidak hadir karena sudah bikin tadi pagi, tapi tidak apa. Prinsip sama," ujar Kepala BPTD XIX Makassar, Benny Nurdin Yusuf, usai pertemuan.

Dari hasil pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat untuk membentuk tim melakukan penindakan yang juga melibatkan Dinas Sosial (Dinsos).

Bahkan kata Benny, hasil pertemuan itu akan dilaporkan ke Dirjen Perhubungan Darat dan akan ditembuskan ke Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah guna menerbitkan Surat Keputusan (SK) sebagai legitimasi penindakan terhadap pak ogah.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Sulsel mengintruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel turun tangan membackup Dishub Makassar untuk melakukan penertiban pak ogah.

"Kita akan membentuk tim, dan SK nya kita akan usulkan ke pak gubernur, SK penertiban itu bentuknya tim Garnisun, patroli tiap malam kita buat seperti itu. Itu langkah persuasif dan preventif yang kita coba lakukan," jelas Benny.

Pada upaya penertiban nantinya, tim bersama akan menerapkan delik pidana kepada pak ogah. Yakni dengan menerapkan Undang-undang 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Pasal 12 Undang-Undang 38/2004 tentang Jalan.

Lalu pada Bab Ketentuan Pidana beberapa poin Pasal 63 UU tentang Jalan, disebutkan barang siapa mengganggu fungsi jalan itu diberikan sanksi pidana kurungan maksimum 18 bulan penjara atau denda Rp1,5 miliar.



(bds)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook