alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Bawaslu Investigasi ASN yang Terlibat Politik Praktis

Luqman Zainuddin
Bawaslu Investigasi ASN yang Terlibat Politik Praktis
SAIFUL JIHAD. Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah menginvestigasi adanya aparatur sipil negara (ASN) di beberapa daerah yang diduga terlibat politik praktis. Foto: Luqman Zainuddin/SINDOnews

MAKASSAR - Badan Pengawas Penilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah menginvestigasi adanya aparatur sipil negara (ASN) di beberapa daerah yang diduga terlibat politik praktis.

Komisioner Bawaslu Sulsel Divisi Pengawasan, Saiful Jihad, mengatakan sampai saat ini kasus netralitas yang menyeret ASN sudah terjadi di sejumlah daerah di Sulsel. Yang masih segar, adalah kasus yang menyeret oknum lurah di kabupaten Gowa. Di kabupaten yang sama, satu kasus ASN lain juga tengah diproses. Selain itu ada juga di Pangkep dan Bulukumba.

"Ada beberapa (kasus ASN) di daerah yang sementara diinvestigasi. (Ada) Di Gowa, dan Pangkep," ucap Saiful saat ditemui di kantornya, Selasa (8/1/2019).



Saiful menegaskan, ASN tetap punya hak politik tapi bukan berarti mereka bebas melakukan aktivitas politik praktis. Jadi, semestinya menghindari kegiatan politik praktis, termasuk mengampanyekan orang, baik terlibat langsung maupun dilibatkan.

Ancaman hukuman bagi ASN yang terlibat politik praktis, kata Saiful tidaklah main-main. Mereka, sebut Saiful, terancam hukuman satu tahun penjara. Belum lagi, sanksi yang bisa dijatuhkan Komite ASN (KASN) kepada mereka yang terbukti melanggar.

"Jadi, di pasal 492 UU Pemilu jelas, itu masuk ke pidana Pemilu. Ancamannya 1 tahun penjara. ASN itu bisa kena Pidana Pemilu dan bisa dilaporkan ke KSN untuk disanksi sebagai ASN," rinci Saiful.

ASN, menurut Saiful, bukannya tidak memiliki hak politik. Mereka punya. Bahkan jika mau mendengar kampanye peserta Pemilu, ucap Saiful bisa saja, supaya ASN punya pilihan-pilihan. Tapi, bukan berarti ASN bebas melakukan aktivitas politik praktis. Sebab, ASN harus menghindari kegiatan politik praktis yang mengkampanyekan.

"Tapi, ketika dia sudah ikut mengkampanyekan, seperti orasi, simbol, memasang gambar, atau mungkin di tulisan (dilarang)," beber Saiful.

Saiful menerangkan, bahwa semangat yang diusung dengan melarang ASN terlibat politik praktis, supaya kualitas kerja mereka sebagai pelayan masyarakat tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan. Ketika ada pemihakan, Saiful khawatir peran pelayanannya hanya melayani orang-orang yang mendukung kelompok tertentu.

Salah satu kasus dugaan netralitas ASN yang kini ditangani oleh Bawaslu, terjadi di kabupaten Gowa. Ketua Bawaslu daerah setempat, Samsuar Saleh kasus itu menyeret salah seorang ASN di lingkungan Dinas Diaspora kabupaten Gowa.

"Kalau dia, diduga melakukan pelanggaran karena dalam satu kegiatan mengundang dua Caleg. Kalau ini masih tahap klarifikasi kami (Bawaslu)," pungkas Samsuar lewat sambungan seluler, beberapa waktu lalu.



(kem)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook