alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Marwan Mas Duga Penyidik Polda Tak Mampu dan KPK Tak Konsisten

Syachrul Arsyad
Marwan Mas Duga Penyidik Polda Tak Mampu dan KPK Tak Konsisten
MARWAN MAS. Pakar Hukum Unibos, Prof Marwan Mas menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Buntu Kuni, Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja. Foto: Dok/SINDOnews

MAKASSAR - Pakar Hukum Universitas Bosowa (Unibos), Prof Marwan Mas menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Buntu Kuni, Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja.

Marwan Mas menilai penanganan kasus ini oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel) tergolong lambat. Apalagi sebelumnya kasus ini sudah disupervisi langsung oleh KPK.

Menurut dia, KPK seharusnya sudah saatnya mengambil alih kasus ini. Dikatakan, KPK memiliki kewenangan untuk itu, jika ada kasus tipikor yang ditangani kepolisian yang sudah disupervisi namun tak kunjung dituntaskan.



"Tidak ada tindak lanjutnya bagaimana. Sebaiknya diambil alih oleh KPK. Mungkin ketidakmampuan penyidik polda sehingga tak kunjung dituntaskan," kata Marwan.

Dia yakin jika diambil alih KPK, maka penyelesaian kasus ini tidak bakal berlarut-larut. Karena KPK, sambungnya, punya kewenangan yang lebih kuat dan besar dalam melakukan proses penanganan kasus tipikor.

"Ini juga menunjukkan KPK tidak konsisten dan tegas dalam melakukan supervisi. Makanya harus tegas dan ini harus jadi prioritas," jelasnya.

Terpisah, penyidik Polda Sulsel menegaskan tidak akan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Buntu Kuni, Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja.

Kepala Sub Direktorat III (Kasubdit III) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, Kompol Yudha Wirajati menegaskan, pihaknya akan melakukan penyidikan ulang. Sebab kasus ini diketahui sudah ditelaah dan evaluasi dari Bareskrim.

Yudha tak menampik, penanganan kasus ini sebelumnya diakui dalam proses penyidikannya masih ada yang kurang tepat, sehingga dilakukan asistensi. Karenanya, penyidik masih optimistis akan menuntaskan kasus ini.

"Kasus sebelumnya tidak pernah di-SP3. Tidak akan diterbitkan sprindik baru," tegas Yudha kepada KORAN SINDO.

Dia menjelaskan, yang dimaksud melakukan proses penyidikan ulang ini, penyidik akan kembali melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan ulang terhadap saksi-saksi. Termasuk menganalisa kembali adanya kerugian negara.

"Diperiksa ulang atau diperiksa kembali. Perkembangan diinformasikan," ucap dia.

Diketahui kasus ini mulai diusut Kasus yang mulai diusut sejak tahun 2012 lalu itu. Berkas perkaranya pun masih berstatus P19.

Sebelumnya, kasus tipikor yang ditangani Polda Sulsel ini bahkan sudah disupervisi oleh KPK sejak akhir 2016 lalu. Berdasarkan hasil audit BPKP Sulsel diketahui nilai kerugian negara sekira Rp7,3 miliar.



(kem)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook