alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu Direktur Perusda Sulsel Dihentikan

Muhammad Subhan
Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu Direktur Perusda Sulsel Dihentikan
Ketua Bawaslu Pangkep, Samsir Salam. Foto : Muhammad Subhan/SINDOnews

PANGKEP - Koordinator Jaringan Demokrasi (JaDI) Kabupaten Pangkep, Muhammad Basir angkat bicara soal penghentian proses dugaan pelanggaran pidana pemilu Direktur Perusda Sulsel, TF, oleh putusan Gakkumdu Pangkep.

Menurutnya, TF bisa saja lolos pada aturan larangan berkampanye. Namun pada kapasitas sebagai pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), TF bisa diproses.

"Tidak ada bahasa ajakan memilih. Kalau seperti ini hanya memperkenalkan," terang Basir, Kamis (10/01/2019).



Dia menilai ucapan TF dalam syukuran kemenangan Pilgub Sulsel 2018 memang tidak bisa ditafsirkan sebagai kegiatan kampanye.

Namun saat itu, TF sebagai pejabat publik yang mengaku bagian dari tim pemenangan calon anggota DPD RI, Iqbal Parewangi, tidak boleh dibiarkan. Apalagi dalam acara syukuran kemenangan Pilgub Sulsel 2018 yang dihadiri masyarakat Kecamatan Minasatene, TF mengatakan "Yang saya hormati, teman, saudara saya di asrama jogja, satu kamar saya, bersama-sama kuliah Gadjah Mada anggota DPD RI Iqbal Parewangi, kebetulan saya adalah ketua tim pemenangan beliau juga, saat ini. Jadi isseng tommi to,".

"Bukan kampanye karena tidak memenuhi unsur. Tapi pasal tentang larangan BUMN/BUMD untuk terlibat. Nah kalau itu (netralitas) sudah salah dan bisa masuk kategori pelanggaran," sambungnya.

Dia menjelaskan, Undang-undang pemilu pasal 552 mengatur tentang larangan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN/BUMD ikut serta menjadi pelaksanan atau tim kampanye. Sanksinya pun diatur, yakni akan dikenakan denda Rp24 juta dan pidana penjara paling lama dua tahun.

Sementara pada UU pemilu pasal 280 ayat (2), lanjut mantan komisioner Bawaslu Kabupaten Pangkep ini, disebutkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengkutsertakan pimpinan MA, MK sampai perangkat desa dan kelurahan termasuk direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN/BUMD.

Jika itu terjadi, maka pihak-pihak terkait akan dikenakan sanksi kurungan penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. Hal ini diatur dalam UU Pemilu pasal 493.

Pada kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu ini, Ketua Bawaslu Pangkep, Samsir Salam mengatakan, Gakkumdu tidak menemukan unsur pidana.

Bukti video dimana TF diduga mengaku sebagai ketua tim pemenangan calon anggota DPD RI, Iqbal Parewangi dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.

"Syarat formil tidak mendukung. Meski TF mengaku tapi kan tidak ada SK nya kalau dia anggota tim pemenangan," jelas Samsir.

(Baca : Bawaslu Pangkep Sebut Pimpinan Perusda Sulsel Sudah Diperiksa)



(bds)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads