alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Sejak Masa Kampanye, Bawaslu Sulsel Sudah Tangani 287 Kasus

Luqman Zainuddin
Sejak Masa Kampanye, Bawaslu Sulsel Sudah Tangani 287 Kasus
Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, merilis jumlah kasus dugaan pelanggaran yang sudah ditangani sejak masa kampanye September 2018 hingga 5 Januari 2019. Total jumlahnya mencapai 287 laporan dan temuan.

"Yang ditangani seluruh jajaran itu sebanyak 287 laporan dan temuan. Dari 287 itu ada 249 yang diregister. Yang tidak diregister itu jumlahnya 38. Ada yang sedang berproses sekarang ada 11," ucap Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sulsel Azry Yusuf di ruang kerjanya Jalan AP Pettarani beberapa waktu lalu.

Menurut Azry, 249 kasus yang diregistrasi, kemudian digolongkan lagi, mulai dari pelanggaran administrasi, pelanggaran Pemilu, pelanggaran etik, sampai pelanggaran lainnya. Adapun yang menduduki kasus paling banyak adalah pelanggaran administrasi, sebanyak 208.



"Setelah dipilah lagi, yang berkaitan dengan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK), yang kita lihat itu kan, jumlahnya yang paling besar, 191. Nah, pelanggaran administrasi yang tidak berkaitan alat peraga kampanye cuma 17 kasus, tersebar di 24 kabupaten/kota dan Provinsi," sambung Azry.

Sementara dugaan pelanggaran pidana Pemilu kata Azry, yang ada hanya 1. Memang, sambung Azry saat ini ada kasus pidana Pemilu yang ada di kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Hanya saja, menurut Azry, kasus itu masih tercatat sedang dalam proses.

Lebih jauh Azry menjelaskan, bahwa dalam rekapitulasi itu, Bawaslu juga mencatat adanya pelanggaran kode etik sebanyak 2 kasus. Sementara, ada juga pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 15 kasus.

"Kalau dilihat trennya, terlepas dari APK, pelanggaran yang berdampak langsung dengan hasil (Pemilu), sangat kecil. Tetapi, administrasi saja, jika dilihat dari trennya jika dibandingkan periode yang sama pada pemilu sebelumnya, agak ada penurunan," sambung mantan ketua Bawaslu kabupaten Bulukumba ini.

Meski saat ini ada tren penurunan kasus pelanggaran, tapi Azry menyebut jika itu belum bisa menjadi cerminan untuk hasil akhir nantinya. Sebab, menurut dia, ada peluang angka pelanggaran meningkat pada akhir masa kampanye, di masa tenang sampai perhitungan hasil suara.

"Kita lihat nanti, pada tahapan selanjutnya, memasuki masa tenang dan pasca pemungutan suara. Kita perkirakan akan melonjak jumlahnya (pelanggaran). Dan kita berharap jumlahnya tidak sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya," harap Azry.



(agn)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads