alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

MTIR dan Pedagang Tidak Menemui Solusi Harga Saat Mediasi

Vivi Riski Indriani
MTIR dan Pedagang Tidak Menemui Solusi Harga Saat Mediasi
Para pedagang menolak untuk direlokasi di New Makassar Mall karena persoalan harga lods yang dinilai mahal. Foto: Maman Sukirman/SINDOnews

MAKASSAR - Persoalan harga yang tak kunjung menemukan solusi, membuat Kuasa Hukum Aliansi Pedagang Makassar Mall (ALPMM) membawa kisruh Pasar Sentral hingga ke meja hijau.

Kuasa Hukum ALPMM bahkan telah menggugat PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar sejak 6 November 2018, lalu. Sayangnya, gugatan itu tidak membuat nyali PT MTIR menciut. Terbukti pada sidang mediasi beberapa waktu lalu, pihak melati menolak tawaran damai pedagang.

"Kita lakukan penawaran di mediasi kemarin sesuai dengan arahan mediator, itu kami diberi kesempatan melakukan semacam perdamaian maka kami mengajukan tawaran ke MTIR dan mereka menolak tawaran kita," kata Fadli, anggota Kuasa Hukum ALPMM, kemarin.



Disebutkan Fadli, pihaknya telah membuat proposal perdamian kepada PT MTIR. Dalam proposal itu, pedagang meminta agar harga lapak di New Makassar Mall (NMM) sebesar Rp42.158.000 per meternya, namun dikurangi biaya asuransi yang sudah menjadi hak pedagang resmi.

"Kami juga minta, kan pasar sentral itu tiga lantai nah sekarang yang dibangun itu sembilan lantai. Jadi, harga lods di enam lantai, kami minta penjualan dari enam lantai itu dikurangi lagi dari jumlah yang tadi, tapi tetap MTIR menolak," bebernya.

Lantaran belum ditemukan titik terang, kata Fadli maka sidang dijadwalkan akan berlanjut pekan ini, Kamis 17 Januari 2019.

"Setelah tawaran damai kita ditolak, sesuai arahan mediator akan dilanjutkan dengan sidang pembacaan gugatan pekan ini," sebutnya.

Di sisi lain, ratusan lapak pedagang masih berdiri dengan rapi disebelah Barat New Makassar Mall (NMM). Rencana penertiban awal Desember lalu bahkan gagal terealisasi dikarenakan menuai protes pedagang.

Meski begitu, Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya, Syafrullah menegaskan bahwa pedagang yang menempati bagian barat itu memang harus ditertibkan dikarenakan berdiri tanpa mengantongi izin pemerintah kota.

"Kita sudah izin di Bu Sekda untuk relokasi. Sisa tunggu waktu ini. Kita bakal tertibkan," tegasnya.

Kata dia, jumlah pedagang resmi yang berjualan di kawasan itu hanya berjumlah kurang lebih 60 pedagang, sementara sisanya adalah pedagang liar yang baru muncul pasca kebakaran.

"Pedagang resmi itu cuma 60-an yang belum masuk, kalau yang lain itu pedagang liar. Kita tidak punya tanggung jawab kepada mereka (pedagang liar) dan harus kita bongkar karena datang begitu saja tanpa izin," ucapnya.

Dia menegaskan akan menertibkan seluruh lapak yang berdiri secara ilegal. Hanya saja, timnya masih harus melakukan rapat koordinasi sebelum turun melakukan eksekusi.

"Kita tunggu rapat penertiban, tetap kita tertibkan itu yang sebelah barat kalau bagian selatan tinggal kita tata. Apa yang ada kita jalan, kita tidak boleh menunggu, cuma harus kita rapatkan teknis dan administrasinya," jelasnya.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads