TOPIK TERPOPULER

BKPM Minta PTSP Diperkuat dan Tidak Berbelit-belit untuk Investor

Tim SINDOnews
BKPM Minta PTSP Diperkuat dan Tidak Berbelit-belit untuk Investor
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal meminta PTSP tidak berbelit-belit. Foto: Istimewa

MAKASSAR - Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI meminta agar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bisa terus diperkuat dan tidak berbelit-belit untuk menjaga iklim investasi.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Achmad Idrus, dalam Rapat Koordinasi Mengenai Perizinan di Hotel Claro Makassar, Rabu, (14/10/2020).

Baca Juga: Program Wisata Duta COVID-19 Sulsel Diperluas ke Daerah



"Rapat ini sangat penting bagi investor, khususnya di Sulawesi Selatan. Agar dapat terciptanya iklim investasi dan dapat diciptakan beberapa hal, terutama perbaikan pelayanan perizinan," katanya.

Dirinya mengakui bahwa, saat ini Sulawesi Selatan menjadi salah satu penggerak ekonomi untuk Indonesia Bagian Timur.

"Pergerakan ekonomi di Indonesia Bagian Timur itu digerakkan oleh Sulawesi Selatan. Sehingga, PTSP itu harus dikuatkan karena untuk melayani perizinan jangan sampai berbelit-belit, jangan sampai beralasan macam-macam," ungkap Achmad Idrus

Acara ini turut dihadiri Menpan-RB , Deputi BKPM RI, Kepala BI Wilayah Sulsel, Kapolda Sulsel, Sekprov Sulsel dan seluruh bupati wali kota se-Sulsel.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengaku, saat ini Dinas PTSP Sulsel sudah mengikuti perkembangan zaman dengan semua pelayanan perizinan serba dipermudah dengan sistem digital.

Menurut Nurdin Abdullah, Pemerintah Sulsel menyamakan visi dan persepsi dengan pemerintah kabupaten dan kota tentang penting menyederhanakan izin untuk kemajuan investasi.

Baca Juga: 65 Persen Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Sulsel Disiapkan untuk Sektor UMKM

"Selama ini, PTSP penuh setiap hari. Yang banyak itu dari mahasiswa, dosen, urus izin penelitian itu bisa sepuluh hari. Sekarang ini tinggal 40 menit bisa diprint di rumah. Kita harus mengikuti kecepatan bapak Menpan-RB, cara kerjanya harus kita ikuti, karena takutnya turun kebijakan baru, kita belum jalan," katanya.



(agn)

preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!