Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Jadi Wilayah Percontohan, Sanksi Denda Ancam Perokok di Kawasan Losari
loading...
Anggota Satpol PP saat bertugas di area Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Pemkot Makassar akan menjadikan destinasi wisata ini sebagai wilayah percontohan Kawasan Tanpa Rokok. Foto: Sindonews/Maman Sukirman
A
A
A
MAKASSAR - Anjungan Pantai Losari akan menjadi wilayah percontohan kawasan tanpa rokok (KTR). Setiap orang yang kedapatan merokok akan dikenakan denda administratif.
Sanksi itu tertuang dalam Perda 4/2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Di mana dalam Pasal 22 disebutkan bagi orang yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis, penghentian kegiatan, dan denda Rp50 ribu.
Kepala Satpol PP Kota Makassar , Imam Hud menyatakan, sosialisasi KTR bukan hal baru bagi masyarakat Kota Makassar. Apalagi, stakholder seperti pemerhati kesehatan dan Universitas Hasanuddin acap kali gelar sosialisasi di Anjungan Pantai Losari.
"Dalam waktu dekat, Perda KTR ini akan diterapkan di Anjungan Losari . Jadi, kalau kedapatan merokok akan kena denda," kata Imam Hud.
Pihaknya akan menjadikan kawasan Anjungan Pantai Losari menjadi file-project atau percontohan KTR di Makassar. Sebab, beberapa daerah di Indonesia memilik kawasan percontohan KTR.
"Perda KTR sudah jelas. Kita akan coba terapkan di sana. Jadi, tidak ada lagi kata tidak tahu karena ini sudah dilembar daerahkan," paparnya.
Dijelaskan Imam, penegakan Perda KTR ini masih dilematis. Fasilitas ruang merokok di tempat larangan merokok masih minim. Sementara, jika diberikan ruang merokok dianggap pemerintah melegalkan rokok.
"Kalau saya, jika ingin tegas maka kita siapkan fasilitas ruang merokok. Jadi, barang siapa yang merokok diluar tempat yang disiapkan maka kita denda," jelasnya.
Terpisah, Camat Ujung Pandang, Andi Badi Sommeng menyambut baik penerapan kawasan tanpa rokok di Anjungan Pantai Losari. Meski, saat ini belum ada pemberitahuan yang masuk ke Pemerintah Kecamatan .
“Bagus itu kalau KTR diterapkan di Anjungan. Apalagi, kan sudah ada Perda yang mengatur itu,” kata Andi Badi Sommeng.
Kata Badi Sommeng, pihaknya siap dan akan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota . “Pasti kita sosialisasikan ke masyarakat. Tentu dengan melibatkan peran RT/RW,” tukasnya.
Sanksi itu tertuang dalam Perda 4/2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Di mana dalam Pasal 22 disebutkan bagi orang yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis, penghentian kegiatan, dan denda Rp50 ribu.
Kepala Satpol PP Kota Makassar , Imam Hud menyatakan, sosialisasi KTR bukan hal baru bagi masyarakat Kota Makassar. Apalagi, stakholder seperti pemerhati kesehatan dan Universitas Hasanuddin acap kali gelar sosialisasi di Anjungan Pantai Losari.
"Dalam waktu dekat, Perda KTR ini akan diterapkan di Anjungan Losari . Jadi, kalau kedapatan merokok akan kena denda," kata Imam Hud.
Pihaknya akan menjadikan kawasan Anjungan Pantai Losari menjadi file-project atau percontohan KTR di Makassar. Sebab, beberapa daerah di Indonesia memilik kawasan percontohan KTR.
"Perda KTR sudah jelas. Kita akan coba terapkan di sana. Jadi, tidak ada lagi kata tidak tahu karena ini sudah dilembar daerahkan," paparnya.
Dijelaskan Imam, penegakan Perda KTR ini masih dilematis. Fasilitas ruang merokok di tempat larangan merokok masih minim. Sementara, jika diberikan ruang merokok dianggap pemerintah melegalkan rokok.
"Kalau saya, jika ingin tegas maka kita siapkan fasilitas ruang merokok. Jadi, barang siapa yang merokok diluar tempat yang disiapkan maka kita denda," jelasnya.
Terpisah, Camat Ujung Pandang, Andi Badi Sommeng menyambut baik penerapan kawasan tanpa rokok di Anjungan Pantai Losari. Meski, saat ini belum ada pemberitahuan yang masuk ke Pemerintah Kecamatan .
“Bagus itu kalau KTR diterapkan di Anjungan. Apalagi, kan sudah ada Perda yang mengatur itu,” kata Andi Badi Sommeng.
Kata Badi Sommeng, pihaknya siap dan akan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota . “Pasti kita sosialisasikan ke masyarakat. Tentu dengan melibatkan peran RT/RW,” tukasnya.
(agn)
Explore More