TOPIK TERPOPULER

BPKD Sulsel Akui DBH Daerah Rp1,4 Triliun Telat Terbayarkan

Mustafa LayongJum'at, 18 Januari 2019 - 20:00 WIB

Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel mengakui jika dana bagi hasil (DBH) ke pemerintah kota/kabupaten mengalami keterlambatan untuk dibayarkan, kurang lebih Rp1,4 triliun.

Kepala BPKD Sulsel, Andi Arwien Azis mengutarakan pihaknya segera melakukan transfer di Januari 2019 ini. Diakuinya, keterlambatan pembayaran merupakan DBH untuk bulan September hingga Desember 2018 lalu.

"Tetap kita bayar di tahun 2019, seperti tahun sebelumnya juga seperti ini (terlambat)," sebutnya, belum lama ini.

Baca Juga:

Untuk diketahui, DBH menjadi hak pemerintah kota/kabupaten atas pungutan pajak daerah yang disetor ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel.

Kepala Bapenda Sulsel, Tautoto Tana Ranggina menyebutkan, dana bagi hasil akan dibagikan ditiap waktu tertentu. Adapun pajak daerah yang dimaksud, diantaranya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak rokok dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BB-KB), dan pajak air permukaan (AP).

Untuk pajak PKB dan BBN KB, kata Toto sapaan Tautoto akan dibagi dengan persentase 70% ke provinsi dan sisanya 30% ke kota/kabupaten. Lalu pajak BB-KB dibagi 30% untuk provinsi dan 70% ke kota/kabupaten.

Sedangkan pajak AP dibagi rata, dengan persentase 50% untuk provinsi maupun kota/kabupaten.

"Untuk total pendapatan kita telah melebihi target, termasuk tambahan Rp100 miliar di APBD perubahan. Hanya di BBN-KB ada perubahan persentase dari 12,5% jadi 10% sehingga kita tidak capai target," ungkapnya.

Sementara kata Toto, untuk pembagiannya ke daerah, transfer DBH langsung dilakukan BPKD Sulsel melalui rekening Pemprov Sulsel.

(bds)

Berita Terkait