TOPIK TERPOPULER

Siap-siap! 2.971 Pelaku Usaha Maros Bakal Terima BLT UMKM

Najmi Limonu
Siap-siap! 2.971 Pelaku Usaha Maros Bakal Terima BLT UMKM
Sebanyak 2.971 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Maros, akan menerima bantuan usaha sebesar Rp2,4 juta dari pemerintah. Foto: Ilustrasi.

MAROS - Sebanyak 2.971 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Maros, akan menerima bantuan usaha sebesar Rp2,4 juta dari pemerintah.

Sebelumnya, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Kopumdag) Kabupaten Maros telah mengusulkan sebanyak 4.600 UMKM untuk menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM.



Bantuan usaha ini merupakan Bantuan Presiden melalui Bantuan Produktif UMKM melalui Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.

Baca Juga: Aras Instruksikan Kader PPP Menangkan Usungan di Pilkada Maros

"Dari 5.600 pelaku UMKM di Maros, jumlah UMKM yang telah kami setorkan sebanyak 4.600 pelaku UMKM," ujar Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Maros, Kamaluddin, Senin (19/10/2020).

Untuk penyaluran bantuan tersebut, dilakukan langsung oleh pihak Bank BRI. Sementara Dinas Kopumdag hanya sebatas mengusulkan saja. "Yang kita lakukan hanya sebatas mengusulkan, berdasarkan data dan persyaratan administrasi yang diminta," terangnya.

Kamaluddin mengaku, pihak Kopumdag tidak mengetahui berapa jumlah UMKM yang dananya telah dicairkan. Yang pasti, kata dia, penerimaan bantuan ini akan dilakukan secara bertahap hingga bulan 12 nanti. "Untuk penerimaannya dilakukan secara bertahap hingga bulan 12 nanti," katanya.



Baca Juga: Ranperda COVID-19 di Maros Disepakati, Ancaman Sanksi Pidana Menanti

Sementara itu, Asisten Manajer Bisnis Mikro BRI Cabang Maros, Elvis mengatakan ada sebanyak 2.971 UMKM yang dananya sudah turun. Hanya saja dana tersebut belum bisa dicairkan jika data-data mereka belum diverifikasi oleh pihak bank.

"Ada sekitar 2.971 UMKM yang akan menerima bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebenarnya dana mereka sudah turun, hanya saja belum bisa dicairkan jika kami belum melakukan verifikasi terhadap usaha mereka," jelasnya.

Baca Juga: Komnas HAM Soroti Permasalahan Penanganan COVID-19 Mulai dari BLT Hingga Hak Pekerja

Dia menjelaskan, verifikasi yang dilakukan hanya sebatas kecocokan data yang ada di BRI dengan data calon penerima, terutama NIK. Verifikasi yang dilakukan tersebut guna memastikan alamat yang bersangkutan sudah sesuai.

Karena dari usulan yang dimasukkan, banyak alamat usaha yang tidak   sesuai dengan tempat usahanya. Misalnya, dalam berkas yang diajukan lokasi yang dimasukkan berada di Desa Nisombalia, Kecamatan Mandai, sementara alamat tersebut berada di Kecamatan Marusu.  Data   inilah yang perlu diverifikasi terlebih dahulu.

"Semua calon penerima yang datang ke BRI dan datanya cocok, setelah menanda tangani SPTJM dan surat pernyataan maka blokir rekeningnya langsung dibuka dan yang bersangkutan sudah bisa mencairkan dananya," tutupnya.

Baca Juga: Tak Cuma Masuk Ekosistem, UMKM Harus Berjaya di Ranah Digital



(agn)

preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!