alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pelanggaran Tata Ruang di Makassar Didominasi Kawasan Perumahan

Vivi Riski Indriani
Pelanggaran Tata Ruang di Makassar Didominasi Kawasan Perumahan
Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto, menyatakan pelanggaran tata ruang di Kota Makassar didominasi oleh bangunan perumahan. Foto: Dok/SINDOnews

MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto, menyatakan pelanggaran tata ruang di Kota Makassar didominasi oleh bangunan perumahan.

Pernyataan Danny tersebut disampaikan untuk menanggapi hasil audit Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang menyebut Makassar sebagai salah salah satu daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang banyak ditemui pelanggaran tata ruang.

Danny menilai, hampir sebagian besar bencana yang terjadi beberapa waktu lalu lantaran penataan ruang yang tidak pas.



Menurutnya, tidak sedikit perumahan yang dibangun di daerah resapan air, dan itu didominasi oleh perumahan nasional (perumnas). Sehingga diharapkan agar pemilihan lokasi untuk kawasan perumahan harus betul-betul dievaluasi.

Temuan ini bahkan telah disampaikan ke Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla. Apalagi, dari lima titik besar wilayah banjir di Makassar, empat diantaranya adalah kawasan perumnas yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

"Seandainya rumah-rumah tidak dibangun di tempat air itu, tidak ada banjir sebenarnya karena itu memang tempatnya air" singkat Danny.

Dia menambahkan, jikapun terpaksa kawasan perumahan nasional ataupun perumahan lainnya harus dibangun diaera resapan air, setidaknya penataan air harus lebih jelas. Sebab, salah satu bentuk pelanggaran tata ruang di kawasan perumahan adalah pembangunan yang drainasenya tidak terkoneksi dengah baik.

"Jadi bukan cuma analisis dampak lalu lintas (andalalin), tapi andal airnya juga harus betul-betul khusus," ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Penataan Ruang (DPR) Kota Makassar, Nirman mengatakan bahwa salah satu penyebab maraknya pelanggaran tata ruang dikarenakan ada begitu banyak perubahan perencaaan tata ruang.

Kata dia, selama ini pihaknya menggunakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Hanya saja, regulasi itu belum memberikan penjelasan spesifik sehingga banyak pihak yang salah persepsi.

"Selama inikan kita pakai RTRW dan itu tidak detail sehingga banyak yang menyalahpersepsikan aturan itu, dan itulah yang membuat aturan itu mis di lapangan," kata Nirman.



(kem)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads