Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Perbaiki Komunikasi Publik, Pemerintah Perlu Praktikkan 3 Hal Ini
loading...
Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai, komunikasi publik pemerintah mutlak harus dibenahi dan diperbaiki. Ilustrasi/SINDO
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai, komunikasi publik pemerintah mutlak harus dibenahi dan diperbaiki. Menurutnya, minimal ada tiga aspek penting yang harus diperhatikan untuk memperbaiki komunikasi publik tersebut.
Pertama, Igor mengatakan, salah satu pemicu ketegangan yang sering dilakukan saat berkomunikasi adalah perbedaan persepsi dari topik yang sedang dibicarakan. "Dalam menjawab pertanyaan sebaiknya selaraskan dengan hal yang ditanyakan, tanpa arogansi, apalagi dengan intonasi yang meninggi," ungkapnya kepada SINDOnews, Kamis (22/10/2020).
Sebaliknya, sambung dia, komunikasi publik juga tidak perlu memakai eufemisme (penghalusan) berlebihan, termasuk istilah asing yang dapat mengurangi pemahaman masyarakat atas informasi yang disampaikan. "Pakai saja bahasa Indonesia yang baik dan benar," ujarnya.
Kedua, kata Igor, sigap dalam membuat klarifikasi dan sanggahan (denial) terhadap hoaks yang beredar dengan data dan informasi yang valid dan transparan. "Upayakan menduplikasi klarifikasi tersebut di media sosial dan online agar klarifikasi berita yang positif lebih banyak muncul dibandingkan dengan berita negatif sebelumnya. Klarifikasi adalah strategi klasik komunikasi untuk meminimalisir meluasnya salah paham di masyarakat," imbuhnya.
( ).
Ketiga, dalam komunikasi publik , setiap narasi akan sangat berpengaruh karena apa yang diucapkan didengar oleh banyak orang. Kata Igor, semua pejabat negara adalah komunikator.
"Selalu utarakan niat baik (good intention) dari pemerintah dari kebijakan yang dibuat, termasuk apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah untuk kepentingan publik. Sebaliknya, catat dan dengarkan juga masukan atau kritik yang baik dari masyarakat," pungkas Director Survey and Polling Indonesia (SPIN) ini.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui, jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait buruknya komunikasi publik . Terutama terkait dengan substansi dari Undang-Undang (UU) Cipta kerja (Ciptaker). ( ).
Pertama, Igor mengatakan, salah satu pemicu ketegangan yang sering dilakukan saat berkomunikasi adalah perbedaan persepsi dari topik yang sedang dibicarakan. "Dalam menjawab pertanyaan sebaiknya selaraskan dengan hal yang ditanyakan, tanpa arogansi, apalagi dengan intonasi yang meninggi," ungkapnya kepada SINDOnews, Kamis (22/10/2020).
Sebaliknya, sambung dia, komunikasi publik juga tidak perlu memakai eufemisme (penghalusan) berlebihan, termasuk istilah asing yang dapat mengurangi pemahaman masyarakat atas informasi yang disampaikan. "Pakai saja bahasa Indonesia yang baik dan benar," ujarnya.
Kedua, kata Igor, sigap dalam membuat klarifikasi dan sanggahan (denial) terhadap hoaks yang beredar dengan data dan informasi yang valid dan transparan. "Upayakan menduplikasi klarifikasi tersebut di media sosial dan online agar klarifikasi berita yang positif lebih banyak muncul dibandingkan dengan berita negatif sebelumnya. Klarifikasi adalah strategi klasik komunikasi untuk meminimalisir meluasnya salah paham di masyarakat," imbuhnya.
( ).
Ketiga, dalam komunikasi publik , setiap narasi akan sangat berpengaruh karena apa yang diucapkan didengar oleh banyak orang. Kata Igor, semua pejabat negara adalah komunikator.
"Selalu utarakan niat baik (good intention) dari pemerintah dari kebijakan yang dibuat, termasuk apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah untuk kepentingan publik. Sebaliknya, catat dan dengarkan juga masukan atau kritik yang baik dari masyarakat," pungkas Director Survey and Polling Indonesia (SPIN) ini.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui, jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait buruknya komunikasi publik . Terutama terkait dengan substansi dari Undang-Undang (UU) Cipta kerja (Ciptaker). ( ).
(zik)
Explore More