alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pembangunan Beberapa Kantor Lurah Terkendala Lahan

Vivi Riski Indriani
Pembangunan Beberapa Kantor Lurah Terkendala Lahan
ILUSTRASI PEMBANGUNAN. Pemkot Makassar berencana membangun 14 kantor lurah pada tahun ini, tapi beberapa kantor lurah kemungkinan sulit terealisasi lantaran terkendala lahan. Foto: Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana membangun 14 kantor lurah pada tahun ini, tapi beberapa kantor lurah kemungkinan sulit terealisasi lantaran terkendala lahan.

Kepala Seksi Perencanaan dan Design Bidang Bina Teknik, Trisna Wahyuni Yunus menyebutkan dari 14 kantor lurah yang akan dibangun hanya 12 kantor lurah yang menjadi kewenangannya, sementara perencanaan pembangunan dua kantor lurah lainnya yang menggunakan anggaran DID bukan menjadi tanggungjawabnya.

Meski begitu, diakui Uce, sapaan akrabnya masih ada beberapa kantor lurah yang sampai saat ini lahannya belum jelas. Misalnya, Kapasa Raya, Bitoa, Berua dan Biring Romang.



"Tadinya ada lokasi yang ditunjukkan tapi setelah kita mau fix-kan lokasinya untuk memperkuat desain strukturnya ternyata lokasinya belum fix, ada masalah dari kepemilikannya," kata Uce, Rabu (30/1/2019).

Misalnya, pembangunan kantor lurah di Kapasa Raya. Kata Uce, dulunya telah ada lahan yang dipilih untuk rencana pembangunan, namun nyatanya masyarakat tidak setuju sehingga harus kembali dicarikan lokasi baru jika benar ingin terealisasi.

"Ada juga yang fasos, tapi tidak sepenuhnya masyarakat membolehkan kalau itu dibangun. Mereka justru mau kalau tempat olahraga atau sosialisasi yang dibangun disitu," ucapnya.

Termasuk rencana pembangunan Kantor Lurah Bonto Duri, meski ada masyarakat yang telah menghibahkan rumahnya untuk dijadikan kantor lurah, namun proyek ini belum bisa dijalankan pada APBD-Pokok mengingat anggaran yang tersedia masuk di pembangunan.

Kondisi rumah yang dihibahkan pun cukup bagus, hanya perlu pembenahan sedikit seperti penggantian platfon hingga penambahan ruang untuk pegawai nantinya.

"Tapi proses hibahnya itu masih di BPN, jadi dia bukan pembangunan tapi rehabilitasi makanya harus pindah PPTK. Mungkin nanti perubahan baru bisa diusul untuk rehabilitasi Kantor Lurah Bonto Duri, karena sekarang kan anggarannya di pembangunan bukan di rehabilitasi, baru DPA kan sudah di kunci semua," tuturnya.

Meski begitu, untuk tujuh kantor lurah lainnya sudah siap untuk ditender pada Februari mendatang. Seperti, Kantor Lurah Pa'baeng-baeng dan Lariangbangia, sementara sisanya masih harus direvisi perencanaannya.



(kem)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads