alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

6 Daerah di Sulsel Berpredikat Peduli HAM, Dirjen HAM Apresiasi

Sri S Syam
6 Daerah di Sulsel Berpredikat Peduli HAM, Dirjen HAM Apresiasi
Sebanyak enam kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) telah mendapatkan predikat peduli HAM dan enam lainnya mendapat predikat cukup peduli HAM. Foto: Istimewa

MAKASSAR - Sebanyak enam kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) telah mendapatkan predikat peduli HAM dan enam lainnya mendapat predikat cukup peduli HAM.

Hal itu dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Sulsel, Imam Suyudi pada Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, Mualim Ardi.

Laporan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Dalam Rangka Pelaporan Aksi HAM Daerah Tahun 2018 dan Capaian Atas Indikator HAM Tahun 2017/2018 di Provinsi Sulsel, yang digelar oleh Direktorat Jenderal HAM (Ditjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Friedrich Naumann Stiftung dan Kanwil Kemenkumham Sulsel.



“Enam Kabupaten/Kota tersebut antara lain Luwu Timur, Enrekang, Bone, Maros, Bantaeng dan Bulukumba. Ini merupakan prestasi yang cukup baik bagi Provinsi Sulsel sebab di tahun sebelum yaitu pada 2017 hanya ada 1 Kabupaten/Kota yang mendapat predikat peduli HAM,” lapornya pada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Kamis (7/2/2019).]

Kakanwil juga mengaku akan lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik itu pada pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam hal perhormatan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan HAM di Sulsel.

Sementara, Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, Mualim Ardi, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan Pemajuan dan menegakkan HAM bagi masyarakat.

“Kewajiban Pemerintah untuk menghargai, pemenuhan dan pemajuan dan menegakkan HAM dalam masyarakat,” ujarnya

Dia menambahkan bahwa HAM harus berdampingan dengan hukum, karena HAM tanpa hukum maka akan kebablasan sedangkan hukum tanpa HAM akan dilaksanakan secara otoriter.

"Semua yang terkait HAM, kami dorong untuk dapat secara simultan berkoordinasi dengan Pemprovmaupun pejabat bupati dan walikota sehingga dapat mengimplementasikan Penghormatan, Pemenuhan, dan Pemajuan dan penegakan HAM di Wilayah Sulsel," sebut Mualim.



(kem)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook