alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Gubernur Sulsel Minta Sekprov Cek Mutasi 3 ASN di Luwu Timur

Suwarny Dammar
Gubernur Sulsel Minta Sekprov Cek Mutasi 3 ASN di Luwu Timur
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Foto: Istimewa

MAKASSAR - Kisruh mutasi tiga pegawai Puskesmas Malili, di Luwu Timur yang diduga tidak sesuai prosedural berbuntut panjang. Kasus ini tak hanya ramai di Bumi Batara Guru, tapi juga ramai dilaman media sosial.

Terbaru, laporan terkait mutasi ketiganya juga telah masuk ke Aplikasi Baruga Sulsel. Aplikasi ini merupakan inovasi Pemprov Sulsel sejak Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah resmi menjabat. Aplikasi tersebut menerima sejumlah aduan masyarakat, yang kemudian diteruskan ke instansi terkait.

Pukul 14.47, Kamis (7/02), warga atas nama Asril Astian memasukkan aduannya, yang meminta agar menindaklanjuti masalah mutasi tiga orang pegawai Puskesmas, Malili, Kabupaten Luwu Timur.



“Tolong, tindaklanjuti masalah mutasi 3 pegawai Puskesmas Malili, yang diduga tidak sesuai prosedural. Karena sebelum keluarnya SK mutasi terjadi cekcok antara istri Kepala BKPSDM Luwu Timur dengan ketiga pegawai yang dimutasi tersebut, dengan melontarkan ancaman mutasu. Dimana yang mengancam ini merupakan istri dari pejabat BKPSDM Lutim. Terima kasih,” tulisnya dalam aduan tersebut.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dikonfirmasi mengungkapkan, terkait hal itu tentunya menjadi hak proregatif Bupati Lutim dalam melakukan mutasi.

“Itu hak prerogatif bupati Lutim, saya coba tanyakan masalahnya dan minta ke Sekda mengecek dulu,” ujarnya.

Sementara itu, dikonfirmasi adanya dugaan unsur menyalahgunakan jabatan, karena mutasi diduga atas permintaan istri Kepala BKPSDM yang meminta memutasi tiga rekannya di Puskesmas serupa. Nurdin Abdullah menuturkan, Kepala BKPSDM juga tidak bisa semena-mena, tentu mutasi harus seizin bupati.

“Kepala BKPSDM juga tidak bisa semena-mena, tentu mutasi itu atas seizin Bupati,” singkatnya.

Terpisah, Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo menuturkan, mutasi yang dilakukan BKPSDM Lutim sudah merupakan bagian dari kinerja utamanya.

"Sebenarnya ini otonominya pemda setempat. Kita di pemprov tidak bisa ikut campur lebih jauh. Tapi nanti saya cari informasinya lebih jauh soal ini," beber Ashari yang dimintai tanggapannya.

Dia menjelaskan, apa yang dilakukan BKPSDM Lutim pasti sudah melalui berbagai pertimbangan. Proses mutasi, kata dia, mempertimbangkan analisa kebutuhan dan atau analisa beban kerja pegawai. Jika di suatu tempat ada dianggap kekurangan pegawai, maka wajar jika mutasi dilakukan.

"Kan namanya juga badan kepegawaian. Pasti sudah mengurusi hal seperti itu. Saya tidak tahu kalau ada karena cekcok, tapi menurut saya pertimbangannya karena melihat kondisi puskesmas yang mungkin kekurangan pegawai sehingga mutasi dilakukan," terang dia.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook