alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kejati Sulsel Tutup Kasus Reses Fiktif DPRD Makassar

Vivi Riski Indriani
Kejati Sulsel Tutup Kasus Reses Fiktif DPRD Makassar
Kantor DPRD Makassar. Foto: Istimewa

MAKASSAR - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana reses fiktif DPRD Kota Makassar Tahun 2016-2017 lalu.

Kepala Kejati Sulsel, Tarmizi telah menurunkan tim untuk menyelidiki perkara ini. Hasilnya tidak ditemukan adanya dugaan penyimpangan sehingga kasus ini ditutup.

"Karena tidak ditemukan adanya penyimpangan maka kita tidak bisa melanjutkan kasus ini. Maka untuk ada kepastian hukum perkara ini kita tutup," kata Tarmizi, Jumat, (08/02/2019).



Apalagi, lanjut Tarmizi hasil perhitungan audit Badan Pemerika Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel atas kasus tersebut juga tidak ditemukan adanya kerugian negara.

"Audit BPKP juga tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum atau dugaan penyimpangan. Tapi kita hargai laporan masyarakat dan itu kita sudah tindak lanjuti meskipun hasilnya disimpulkan bahwa belum ditemukan ada penyimpangan dalam pelaksanaan hasil reses DPRD Makassar," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin mengungkapkan, penghentian ini dilakukan lantaran tim penyelidik tidak menemukan adanya dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

"Kesimpulannya penyelidikan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan," singkatnya.

Ia menerangkan, bahwa pihaknya sudah melakukan serangkaian pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan untuk mencari bukti dugaan korupsi dalam perkara ini.

Namun, upaya tersebut tak membuahkan hasil dan tidak satu pun mengindikasikan bahwa ada kegiatan fiktif yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Makassar seperti dari laporan yang diterima pihaknya.

"Bahkan tim penyelidik juga telah melakukan on the spot (pemeriksaan lapangan) di lokasi reses dan itu pun telah dilakukan secara acak," imbuhnya.

Ia menerangkan bukti yang membuat pihaknya tidak melanjutkan perkara ini ialah hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2016, nomor : 28.C/LHP/XIX.MKS/05/2017, tanggal 29 Mei 2017, serta surat BPK tahun 2017 nomor : 34.B/LHP/XIX.MKS/05/2018, tanggal 29 Mei 2018.

Hasil audit BPK tersebut, bebernya, menuliskan tidak ditemukan adanya permasalahan dakam kegiatan reses anggota DPRD Kota Makassar tahun 2016 hingga 2017.

"Hasil audit yang dilakukan BPK tidak ditemukan adanya dugaan penyimpangan pada kegiatan reses anggota DPRD Kota Makassar, tahun 2016-2017," terangnya.

Diketahui, Kejati Sulsel mulai melakukan pengumpulan bahan keterangan dan data terkait reses fiktif ini pada bulan Agustus 2018 lalu. Hal ini termaktub dalam surat perintah penyelidikan kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, nomor : PRINT-366/R.4/Fd.1/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook