Sengketa Lahan, Pemkab Dianggap Tidak Tegas ke PT Lonsum
Eky Hendrawan
BULUKUMBA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba dianggap tidak tegas soal kasus sengketa lahan yang dialami warga Kajang melibatkan PT London Sumatera (Lonsum).
Konflik sengketa lahan ini sudah puluhan tahun berlangsung. Namun, Pemkab Bulukumba tidak menunjukkan upaya untuk menyelesaikan persoalan yang merugikan warga.
Salah satu warga Balleanging, Desa Tamatto, Umareng (67) merasa kecewa dengan Pemkab Bulukumba. Dia mengaku harus hidup luntang-lantung dari satu tempat ketempat lainnya untuk mencari nafkah lantaran tanah garapan miliknya kini telah diklaim oleh PT Lonsum.
Baca Juga:
"Jangan tarik ulur seperti ini, kalau kita mau diberikan, berikan kepada kami. Jangan seperti ini. Pemerintah terkesan tarik ulur soal masalah ini," pungkasnya menggunakan dialek Konjo (bahasa khas daerah Kajang), Senin (11/02/2019).
Sejak tanahnya diserobot PT Lonsum, Umareng meninggalkan tanah kelahirannya dan bekerja sebagai seorang buruh bangunan di Kota Makassar. Pasalnya di tanah kelahirannya di Kajang tak ada lagi lahan miliknya untuk digarap.
"Pemerintah harus segera mencari solusi yang tepat untuk masalah yang terus terjadi. Jangan hanya melakukan pertemuan tanpa ada solusi yang dilahirkan," tandas dia.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga Kajang tidak pernah menghalangi PT Lonsum untuk melakukan aktifitas perkebunan. Melainkan warga hanya meminta lahan yang telah diklaim PT Lonsum seluar 2.000 hektar lebih dikembalikan kepada warga yang dikabarkan sebagai pemilik tanah.
Hubungan pihak PT Lonsum dengan sekelompok warga, termasuk masyarakat Adat Kajang kembali memanas, Senin (11/02/2019) pagi.
Hal tersebut dipicu lantaran pihak PT Lonsum mengerahkan ratusan pekerjanya untuk melakukan penanaman kembali di wilayah sengketa, di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe.
Aksi PT Lonsum tersebut mendapat perlawanan warga Kajang lantaran telah ada surat rekomendasi dari Polres Bulukumba yang meminta kedua bela pihak untuk tidak melakukan penggarapan lahan untuk sementara waktu hingga tim yang dibentuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU).
"Berdasarkan koordinasi kami dengan Badan Pengawas Tenaga Kerja, tindakan yang dilakukan Lonsum untuk mengerahkan pekerjanya, itu melanggar hukum," ujar Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Bulukumba, Rudy Tahas.
Rudy mengecam tindakan yang dilakukan oleh PT Lonsum tersebut, karena dinilai memaksakan kehendak yang berpotensi menimbulkan kericuhan.
"Kami tentu mengecam aksi pihak Lonsum yang memaksakan untuk melakukan penggarapan lahan. Mereka bahkan mengancam pemecatan bagi pekerja yang tidak melakukan penanaman di lahan sengketa tersebut," terang dia.
Sementara itu Humas PT Lonsum Bulukumba, Muh Rusli, yang coba dimintai keterangannya belum bisa dikonfirmasi. Telepon selular dan pesan singkat yang dilayangkan juga tidak mendapat jawaban.
(bds)
Berita Terkait
- Oknum Lurah Disebut Terlibat Penjualan Lahan yang Ditempati Suku Bajo
- GMM Sambut Keinginan GMTD Buka Ruang Komunisasi bagi Masyarakat
- Gedung SMPN 22 Bulukumba Disegel, Siswa Terpaksa Numpang Belajar
- Gugatan Kepemilikan Lahan Bara-baraya Dimenangkan Warga Ablam
- Bedah Rumah Brimob di Bone Diprotes Warga Pemilik Lahan
- Polda Sulsel Police Line Lahan Pabrik PT Japfa
- DPRD Minta Pemerintah Daerah Tuntaskan Sengketa Lahan Sekolah
BACA JUGA
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
- Disqus
