alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Gubernur Sulsel Warning 57 Pejabat Belum Setor LHKPN ke KPK

Mustafa Layong
Gubernur Sulsel Warning 57 Pejabat Belum Setor LHKPN ke KPK
Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengambil langkah tegas terhadap seluruh pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang belum menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nurdin Abdullah mewarning para pejabat yang belum menyetor LHKPN. Dia akan segera melakukan rotasi atau mutasi pejabat.

Dengan tegas, dia pun meminta kepada pejabat terkait untuk mundur dari jabatannya hingga batas waktu penyetoran LHKPN berakhir pada bulan Maret 2019 mendatang.



"Ini sampai akhir tidak masukkan, itu dasar kita, tidak mungkin akan kita lanjutkan. Masa LHKPN saja tidak mau dilaporkan, ada apa?
Bukan dicopot, dicari orang yang patuh melaporkam LHKPN-nya," pungkas Nurdin Abdullah, Selasa (12/02/2019).

Dari informasi yang diperoleh SINDOnews, sedikitnya 57 pejabat Pemprov Sulsel setingkat kepala dinas, staf ahli, kepala rumah sakit dan kepala badan belum menyetor LHKPN-nya di tahun 2018 lalu. Dari 66 pejabat eselon II, sembilan diantaranya telah melaporkan harta kekayaannya.

"Sebelumnya, wajib lapor di Pemprov Sulsel ada 532 orang termasuk eselon III dan pejabat fungsional. Tapi setelah ada revisi Pergub jadi sisa 66 orang. Tapi yang melapor hanya 9 atau 1% dari wajib lapor," sambung Penjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo.



(bds)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads