Anggota Komisi V DPR RI Nilai Kebijakan Tol Laut Gagal
Suwarny Dammar
SURABAYA - Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono melakukan kunjungan kerja ke Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin (11/02/2019), guna meninjau kesiapan angkutan laut atau tol laut sebagai ujung tombak negara maritim.
Menurutnya, kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tol laut seharusnya mampu menjadi stabilisator harga di daerah. Jangan sampai kata dia, harga barang di daerah yang dilalui tol laut tetap mahal.
"Karena itu perlu koordinasi barang apa yang dibutuhkan daerah yang dituju angkutan tol laut," sebut Bambang Haryo melalui keterangan resminya yang diterima SINDOnews, Selasa (12/02/2019).
Baca Juga:
"Jika barang yang diangkut kemudian dijual sesuai mekanisme pasar, maka sama saja pedagang yang diuntungkan. Padahal, tol laut diharapkan bisa menekan disparitas harga sehingga rakyat yang merasakan harga lebih murah," sambungnya.
Jika harga barang yang dilalui tol laut lebih mahal, lanjut Bambang Haryo menilai ada kebijakan yang tidak tepat sasaran. Seperti perbedaan harga jagung di Berau, Kalimantan Timur dengan harga di Palu, Sulteng.
"Bisa dicek harga jagung di Berau, Kaltim Rp 3 ribu. Tapi, kenapa di Palu, Sulteng yang dilalui tol laut mencapai hampir Rp7 ribu," ungkapnya.
Dengan demikian dia menganggap jika angkutan laut hanya menyebabkan terjadinya disparitas harga kurang lebih 6%. Dia berharap agar para pemangku kebijakan melakukan pembenahan, apalagi pembangunan tol laut menggunakan uang rakyat yang seharusnya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
"Penyebab disparitas harga sangat tinggi di pedalaman adalah menggunakan transportasi udara dan darat. Jadi jangan ngarang kalau angkutan laut berpengaruh ratusan persen disparitas terhadap harga barang," pungkasnya.
Kondisi lainnya pun dikemukakan Bambang Haryo di Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.
"Saya contohkan hasil temuan saya di Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Kapal tol laut yang datang tidak menurunkan barang sama sekali. Padahal saat itu stok gula di daerah tersebut habis dan sangat dibutuhkan. Artinya, koordinasi barang yang dibutuhkan di daerah tidak jalan dan bisa dikatakan tol laut gagal," tandas dia.
(bds)
Berita Terkait
- Kemenag dan DPR Sepakati BPIH 2019 Sebesar Rp35,23 Juta
- Andi Mariattang Minta Masukan Terkait RUU Pesantren
- Andi Mariattang Akan Kejar Penuntasan Kasus Lonsum
- Abu Bakar Wasahua Usulkan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Warga
- Fadli Zon Soroti Penunjukan Iriawan Sebagai Pj Gubernur Jabar
- DPR RI Akhirnya Sahkan Revisi Undang-undang Terorisme
- DPR RI Berang, Penambangan Ilegal di Kolaka Harus Ditindak!
- DPR Minta Pemerintah Ajukan Draf Revisi UU Narkotika
- Komisi V DPR RI Titip Pengawasan Pembangunan Palopo
BACA JUGA
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
- Disqus
