alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Menpan Wajibkan Pemerintah Daerah Buka Rekruitmen P3K

Mustafa Layong
Menpan Wajibkan Pemerintah Daerah Buka Rekruitmen P3K
MENPAN RB. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan, perekrutan PPPK wajib diselenggarakan pemerintah daerah. Foto: Mustafa Layong/SINDOnews

MAKASSAR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan, perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) wajib diselenggarakan pemerintah daerah.

Menurutnya, perekrutan PPPK wajib diselenggarakan pemerintah daerah berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 masuk dalam kategori ASN , yang sama statusnya dengan PNS. Jika rekrutmen PNS telah dilakukan dengan pedoman PP nomor 11 tahun 2017, maka pembukaan lowongan PPPK diatur pada PP nomor 49 tahun 2019.

Selain itu juga untuk mewujudkan kesejahteraan bagi honorer kategori-II (K2) yang telah mengabdi cukup lama.



"Iya (wajib), itu amanat undang-undang untuk menampung saudara-saudara kita yang sudah mengabdi 10 tahun, 20 tahun, seperti tenaga penyuluh pertanian, guru honorer, bidan, perawat. Kalau jadi ASN itu tentu sama PNS," kata Syafruddin seusai kegiatan SAKIP Award, di salah satu hotel di Makassar.

Syafruddin mengakui animo pemerintah daerah maupun honorer K2 untuk mendaftar PPPK belum tinggi, sehingga hingga batas pendaftara 17 Februari lalu, sejumlah lowongan belum terisi, terlebih untuk posisi tenaga penyuluh pertanian. Dengan kondisi itu, Menpan RB memperpanjang pembukaan gelombang pertama hingga, Rabu (20/2).

"Tambah sampai besok pendaftaran karena masih ada satu poin belum rampung yaitu penyuluh pertanian, kita tunggu sehari. Karena baru lebih 60%," katanya.

Lebih lanjut, hingga akhir pendaftaran gelombang pertama sebanyak 382 pemda telah mengajukan usulan kuota untuk rekrutmen. Sementara lebih 100 pemda lainnya masih belum ikut serta.

Syafruddin menegeskan, 100 lebih pemda yang belum membuka rekrutmen bakal ikut serta pada gelombang selanjutnya di triwulan 3 (Juli, Agustus dan September) tahun 2019. "Ada beberapa kabupaten/kota tentu belum mengajukan usulan, karena juga kita harus memperhatikan keuangan daerah jadi tidak ada paksaan disitu. Namun bukan close atau tertutup, nanti di periode selanjutnya triwulan ke 3 tahun ini anggarannya akan turun, jadi tidak ada masalah," katanya.

Menyikapi banyaknya keluhan pemda terkait pengalokasian anggaran gaji PPPK, Syafruddin memgakui pihaknya akan melakukan penghitungan. Kemenpan RB katanya akan melakukan penyesuaian antara keuangan negara dan daerah.

"Nanti akan disesuaikan antara keuangan daerah dengan APBN. Itu akan dihitung di triwulan 3, untuk yang belum," katanya.

Diketahui, Pemprov Sulsel dan beberapa kabupaten/kota di Sulsel belum membuka rekrutmen PPPK hingga akhir batas yang ditetapkan kementerian.



(kem)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook