Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Begini Cara Anir-Lutfi Realisasikan Program Rp10 Juta per KK
loading...
Andi Nirawati bersama warga saat melakukan sosialisasi di salah satu wilayah di Kabupaten Pangkep. Foto: Istimewa
A
A
A
PANGKEP - Calon bupati Pangkep nomor urut 4, Andi Nirawati menguraikan cara merealisasikan program kesejahteraan ekonomi rumah tangga Rp10 juta per kepala keluarga (KK), bila diamanahkan memimpin selama lima tahun ke depan. Bagaimana caranya?.
Bersama Lutfi Hanafi , Langkah awal yang dilakukan Anir dengan mengubah arah kebijakan keuangan daerah, dari orientasi proyek menuju ke orientasi kesejahteraan rumah tangga.
"APBD Pangkep sebesar Rp1,4 triliun. 60 persennya dipakai untuk belanja rutin, seperti gaji pegawai dan pelayanan pemerintahan. Sisanya 40 persen inilah yang akan dialokasikan untuk program-program insentif Anir-Lutfi ," ucap Anir dalam siaran persnya kepada SINDOnews, Selasa (3/11/2020).
Perempuan kelahiran Labakkang ini menguraikan, bila sebelumnya 40 persen APBD Pangkep digunakan untuk proyek, maka Anir-Lutfi mengubah kebijakan tersebut ke program kesejahteraan rumah tangga. Juga untuk insentif dan pembangunan infrastruktur ikon Kabupaten Pangkep.
"Dari angka 40 persen itu, 20 persennya kita alokasikan ke penerima bantuan modal usaha Rp10 juta per KK. Lalu 10 persennya untuk bantuan modal pedagang, insentif guru honorer, tenaga medis, imam masjid, kepala RT, RW dan dusun, dan umrah gratis bagi 50 orang tiap tahunnya," tambah mantan legislator DPRD Sulsel ini.
Sementara 10 persennya lagi, kata Anirdigunakan untuk pembangunan fisik seperti wajah baru gerbang Pangkep, Jembatan Jala Pangkep, objek wisata Matampa dan pembangunan infrastruktur lainnya.
Kembali ke program Rp10 juta per KK, diketahui jumlah penduduk Pangkep saat ini mencapai 338 ribu jiwa. Dari jumlah itu, hanya sekitar 40 ribu jiwa yang terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan (PKH) .
"Anggaplah ada 100 ribu orang yang butuh bantuan, atau berada di bawah garis kemiskinan. Kita bagi empat, karena kemungkinan masa jabatan (hasil pilkada 2020 ) tidak sampai lima tahun, kurang lebih tiga tahun delapan bulan, atau empat tahun. Nah, untuk bantuan Rp10 juta per KK misalnya, tiap tahun kita bantu 15 ribu KK, karena data penerima PKH sekitar 40 ribu KK, kita naikkan menjadi 60 KK. Jadi tiap tahunnya kita bantu 15 ribu KK," urai Anir.
Dengan demikian, total anggaran yang dibutuhkan selama setahun sebesar Rp 150 miliar. Dengan asumsi, ada 15 ribu KK yang mendapat bantuan sebesar Rp10 juta. Dana ini diambil dari 20 persen APBD Pangkep.
Bersama Lutfi Hanafi , Langkah awal yang dilakukan Anir dengan mengubah arah kebijakan keuangan daerah, dari orientasi proyek menuju ke orientasi kesejahteraan rumah tangga.
"APBD Pangkep sebesar Rp1,4 triliun. 60 persennya dipakai untuk belanja rutin, seperti gaji pegawai dan pelayanan pemerintahan. Sisanya 40 persen inilah yang akan dialokasikan untuk program-program insentif Anir-Lutfi ," ucap Anir dalam siaran persnya kepada SINDOnews, Selasa (3/11/2020).
Perempuan kelahiran Labakkang ini menguraikan, bila sebelumnya 40 persen APBD Pangkep digunakan untuk proyek, maka Anir-Lutfi mengubah kebijakan tersebut ke program kesejahteraan rumah tangga. Juga untuk insentif dan pembangunan infrastruktur ikon Kabupaten Pangkep.
"Dari angka 40 persen itu, 20 persennya kita alokasikan ke penerima bantuan modal usaha Rp10 juta per KK. Lalu 10 persennya untuk bantuan modal pedagang, insentif guru honorer, tenaga medis, imam masjid, kepala RT, RW dan dusun, dan umrah gratis bagi 50 orang tiap tahunnya," tambah mantan legislator DPRD Sulsel ini.
Sementara 10 persennya lagi, kata Anirdigunakan untuk pembangunan fisik seperti wajah baru gerbang Pangkep, Jembatan Jala Pangkep, objek wisata Matampa dan pembangunan infrastruktur lainnya.
Kembali ke program Rp10 juta per KK, diketahui jumlah penduduk Pangkep saat ini mencapai 338 ribu jiwa. Dari jumlah itu, hanya sekitar 40 ribu jiwa yang terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan (PKH) .
"Anggaplah ada 100 ribu orang yang butuh bantuan, atau berada di bawah garis kemiskinan. Kita bagi empat, karena kemungkinan masa jabatan (hasil pilkada 2020 ) tidak sampai lima tahun, kurang lebih tiga tahun delapan bulan, atau empat tahun. Nah, untuk bantuan Rp10 juta per KK misalnya, tiap tahun kita bantu 15 ribu KK, karena data penerima PKH sekitar 40 ribu KK, kita naikkan menjadi 60 KK. Jadi tiap tahunnya kita bantu 15 ribu KK," urai Anir.
Dengan demikian, total anggaran yang dibutuhkan selama setahun sebesar Rp 150 miliar. Dengan asumsi, ada 15 ribu KK yang mendapat bantuan sebesar Rp10 juta. Dana ini diambil dari 20 persen APBD Pangkep.
Explore More