Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kota Makassar Dapat Bantuan Bus Canggih dari Kemenhub
loading...
Kemenhub akan memberikan bantuan bus canggih untuk Kota Makassar. Foto: SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan Kota Makassar akan mendapatkan program bus buy the service (BTS) tahun 2021 mendatang. Kota Daeng masuk dalam daftar lima kota besar yang memperoleh program transportasi mutakhir terbarukan tahun depan.
Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam sambutan peresmian kapal penyeberangan penumpang (KMP) takabonerate roll on roll off (Roro) didampingi Gubernur Sulsel , HM Nurdin Abdullah di kantor PT Industri Kapal Indonesia (IKI), Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Tallo, Rabu (4/11/2020).
"Bantuan program BTS akan direalisasikan di lima kota lain, Surabaya, Bandung, Banjarmasin, Banyumas, termasuk Makassar insyaallah tahun 2021, masuk tahap kedua. Tahap pertama di tahun 2020 itu sudah kita resmikan di lima kota, Denpasar, Palembang, Solo, Yogyakarta dan Medan," kata Budi di sela-sela sambutan.
Layanan bus ini kata Budi merupakan program andalan Kemenhub . Mengandalkan teknologi berstandar tinggi dengan penerapan pelayanan disebut 6K yakni, keamanan, keterjangkauan, keselamatan, kesetaraan, kenyamanan, dan keteraturan.
Bus dijelaskan Budi, juga dilengkapi dengan kamera surveillance guna merekam kegiatan dalam koridor penumpang. Sementar sopir bus diawasi sensor alarm yang mendeteksi pelanggaran jika mengemudi sambil merokok maupun dalam keadaan mengantuk.
Di samping itu, bus juga dilengkapi dengan reader kartu non tunai dan menjamin bahwa pelayannya tepat waktu. Untuk headway (jarak antar bus) ditentukan 10 menit sehingga penumpang tak perlu berlama-lama menunggu. Posisi bus juga dapat dilacak menggunakan aplikasi teman bus.
Program BTS diharapkan mampu mengatasi sejumlah masalah di perkotaan yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan pribadi. Mulai dari pemborosan bahan bakar minyak, kemacetan sampai kecelakaan lalu lintas , khususnya di wilayah perkotaan dengan mobilitas kerja tinggi.
"Di setiap kota anggaran dana disiapkan minimal Rp50 miliar, bersumber dari pemerintah pusat. Untuk operator busnya dikelola pihak swasta. Penerimanya pihak pemerintah daerah maupun masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pak Gubernur atas hubungan dan komunikasi yang baik," pungkas Budi.
Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam sambutan peresmian kapal penyeberangan penumpang (KMP) takabonerate roll on roll off (Roro) didampingi Gubernur Sulsel , HM Nurdin Abdullah di kantor PT Industri Kapal Indonesia (IKI), Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Tallo, Rabu (4/11/2020).
"Bantuan program BTS akan direalisasikan di lima kota lain, Surabaya, Bandung, Banjarmasin, Banyumas, termasuk Makassar insyaallah tahun 2021, masuk tahap kedua. Tahap pertama di tahun 2020 itu sudah kita resmikan di lima kota, Denpasar, Palembang, Solo, Yogyakarta dan Medan," kata Budi di sela-sela sambutan.
Layanan bus ini kata Budi merupakan program andalan Kemenhub . Mengandalkan teknologi berstandar tinggi dengan penerapan pelayanan disebut 6K yakni, keamanan, keterjangkauan, keselamatan, kesetaraan, kenyamanan, dan keteraturan.
Bus dijelaskan Budi, juga dilengkapi dengan kamera surveillance guna merekam kegiatan dalam koridor penumpang. Sementar sopir bus diawasi sensor alarm yang mendeteksi pelanggaran jika mengemudi sambil merokok maupun dalam keadaan mengantuk.
Di samping itu, bus juga dilengkapi dengan reader kartu non tunai dan menjamin bahwa pelayannya tepat waktu. Untuk headway (jarak antar bus) ditentukan 10 menit sehingga penumpang tak perlu berlama-lama menunggu. Posisi bus juga dapat dilacak menggunakan aplikasi teman bus.
Program BTS diharapkan mampu mengatasi sejumlah masalah di perkotaan yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan pribadi. Mulai dari pemborosan bahan bakar minyak, kemacetan sampai kecelakaan lalu lintas , khususnya di wilayah perkotaan dengan mobilitas kerja tinggi.
"Di setiap kota anggaran dana disiapkan minimal Rp50 miliar, bersumber dari pemerintah pusat. Untuk operator busnya dikelola pihak swasta. Penerimanya pihak pemerintah daerah maupun masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pak Gubernur atas hubungan dan komunikasi yang baik," pungkas Budi.
(luq)
Explore More