alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kunjungan Berakhir, Komnas HAM Keluarkan 5 Rekomendasi untuk KPU Sulsel

Luqman Zainuddin
Kunjungan Berakhir, Komnas HAM Keluarkan 5 Rekomendasi untuk KPU Sulsel
Komisioner Komnas HAM pusat, Beka Ulung Hapsara di sekretariat Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) di kompleks Maizonet jalan Anggrek, Kamis (21/3/2019). Foto: SINDOnews/Luqman Zainuddin

MAKASSAR - Komnas HAM Pusat mengeluarkan lima rekomendasi hasil kunjungannya selama empat hari di Sulsel. Rekomendasi-rekomendasi itu dipaparkan oleh komisioner Komnas HAM pusat, Beka Ulung Hapsara di sekretariat Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) di kompleks Maizonet jalan Anggrek.

"Rekomendasi pertama, harus ada kebijakan level KPU pusat dan Kemendagri terkait dengan mekanisme perekaman KTP - E dan juga pendataan Suket yang memungkinkan bagi warga binaan dan masyarakat adat untuk memilih," terang Beka.

Rekomendasi ke dua kata Beka, yakni perlu ada peningkatan koordinasi di level penyelenggaran Pemilu baik KPU dan Bawaslu Provinsi dan seluruh pihak terkait agar menghasilkan strategi yang Iebih menjamin pemenuhan hak memilih bagi seluruh lapisan masyarakat. Seperti masyarakat adat dan marginal.



"Misalnya, ada beberapa daerah yang terpencil dan terisolir. Seperti di Takalar dan wilayah kepulauan," sambung Beka.

Rekomendasi ke tiga, Komnas HAM mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan segala upaya dari pihak tertentu yang melakukan pembatasan, pengurangan, dan pelanggaran pada hak pilih. Kata Beka, Komnas HAM tak segan untuk melakukan pendampingan.

Rekomendasi lainnya, mendorong penyelenggara pemilu agar membuat strategi percepatan untuk merespon temuan-temuan ini terutama untuk pemenuhan hak pilih. Serta, mendorong penyelenggara agar dapat mempertimbangkan waktu pelaksanaan saat membuat kebijakan.

"Kami meminta penyelenggara untuk melaksanakan rekomendasi ini. Jika tidak dilaksanakan, kami akan memberikan teguran ke KPU untuk memperhatikan aspek-aspek pemilih," sebut dia.

Di sisi lain, Komnas HAM, kata Beka sejauh ini tidak menemukan praktik diskriminasi ras dan etnis. Sekalipun, penguatan politik identitas kental dalam Pemilu 2019 terutama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Menanggapi rekomendasi Komnas HAM itu, Komisioner divisi umum KPU Sulsel, Asram Jaya mengaku siap melaksanakannya.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads