alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Bawaslu Minta Peserta Pemilu Tak Eksploitasi Anak-anak

Luqman Zainuddin
Bawaslu Minta Peserta Pemilu Tak Eksploitasi Anak-anak
bawaslu meminta mengimbau pada seluruh peserta pemilu untuk tidak mengeksploitasi amal-anak saat kampanye. Foto: Sindonews/Ilustrasi

MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, melayangkan surat imbauan agar tak mengeksploitasi anak-anak dalam Pemilu. Imbauan itu dilayangkan ke semua peserta Pemilu.

"Langkah menggalakkan himbauan ini selain kami pandang sebagai langkah pencegahan, imbauan ini juga adalah merupakan upaya kami melibatkan banyak pihak untuk ikut secara bersama-sama mewujudkan pemilu yang ramah anak," terang Nursari dalam keterangannya, Rabu (27/3/2019).

Nursari mengatakan, kebijakan itu menyusul terbitnya surat kesepakatan bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Komisi Perlindungana Anak Indonesia, Bawaslu, dan KPU Nomor: 0112/K.BAWASLU/HM/02.00/III/2019. Tentang Pemilhan Umum Tahun 2019 yang Ramah Anak.



Nursari mengutip data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus penyalahgunaan anak pada tahun 2014 ketika Pemilu, ada lebih dari sekitar 270 lebih kasus. Penyalahhunaan itu berupa tindakan manipulasi data anak untuk mendapatkan hak suara, penggunaan fasilitas pendidikan yang dipakai sebagai arena kampanye.

Hingga pelibatan anak dalam kampanye terbuka, dengan memakai atribut partai tertentu adalah catatan fakta hitam dan sekaligus pekerjaan rumah (PR) dalam penyelenggaran pemilu di Indonesia.

"Langkah pencegahan ini, adalah langkah awal mengawali komitmen Bawaslu Kota Makassar dalam mendorong Pemilu yang ramah anak, tapi ketika himbauan ini tidak dilaksanakan, tentu kami akan mengambil langkah tegas sesuai dengan tupoksi kami," tambah Nursari.

Nursari menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 15 telah secara tegas menyatakan, bahwa setiap anak memiliki hak dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik. Sehingga bagi Nursari, tidak ada toleransi bagi setiap bentuk eksploitasi anak.

Nursari menambahkan, bahwa setidaknya terdapat 17 bentuk eksploitasi anak. Diantaranya adalah pelibatan anak untuk ikut menerima uang saat menghadiri kampanye.

Menerima pembagian sembako maupun sedekah, dan sejumlah indikasi perbuatan Money Politic lainnya. Termasuk, menyalahgunakan identitas anak yang sebenarnya belum berusia 17 tahun namun dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook