Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pemerintah Wajo Lakukan Penguatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
loading...
Pemerintah Kabupaten Wajo menggelar Penguatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Rabu (18/11/2020). Foto: SINDOnews/Reza Pahlevi
A
A
A
WAJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo menggelar penguatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2020 di ruangan pola kantor bupati, Rabu (18/11/2020).
Koordinator Gugus Tugas Pengembangan KLA Wajo, Amiruddin mengatakan, Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif tingkat kabupaten yang berfungsi mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA di seluruh wilaya Wajo secara bertahap.
"Masalah anak bukan saja tugas dari Kementerian Sosial tetapi merupakan tugas kita semua. Karena anak adalah generasi yang akan datang," ujar Sekretaris Wajo, Rabu (18/11/2020).
Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Wajo layak anak, pemerintah dituntut untuk melakukan transformasi konveksi hak dari kerangka, ke dalam strategi kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA) pada wilayah kabupaten dapat terakomodir.
Olehnya itu, dalam menghadirkan anak yang memiliki kompetensi untuk bisa bersaing di era yang akan datang, pemerintah wajib memenuhi indikator KLA.
"Kita harus berprinsip bahwa anak Indonesia adalah anak kita semua. Makanya bagaimana kita menghadirkan anak yang memiliki kompetensi untuk bisa bersaing," pungkasnya.
Koordinator Gugus Tugas Pengembangan KLA Wajo, Amiruddin mengatakan, Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif tingkat kabupaten yang berfungsi mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA di seluruh wilaya Wajo secara bertahap.
"Masalah anak bukan saja tugas dari Kementerian Sosial tetapi merupakan tugas kita semua. Karena anak adalah generasi yang akan datang," ujar Sekretaris Wajo, Rabu (18/11/2020).
Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Wajo layak anak, pemerintah dituntut untuk melakukan transformasi konveksi hak dari kerangka, ke dalam strategi kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA) pada wilayah kabupaten dapat terakomodir.
Olehnya itu, dalam menghadirkan anak yang memiliki kompetensi untuk bisa bersaing di era yang akan datang, pemerintah wajib memenuhi indikator KLA.
"Kita harus berprinsip bahwa anak Indonesia adalah anak kita semua. Makanya bagaimana kita menghadirkan anak yang memiliki kompetensi untuk bisa bersaing," pungkasnya.
(luq)
Explore More