alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pembajakan Akun Medsos, Pelaku Bisa Dijerat Pasal Berlapis

Rico Afrido Simanjuntak
Pembajakan Akun Medsos, Pelaku Bisa Dijerat Pasal Berlapis
ILUSTRASi. Pembajakan biasanya terjadi karena passwordnya lemah atau ada upaya mengambil password lewat email. Foto: SINDOnews/Dok

JAKARTA - Akun media sosial (medsos) Twitter milik Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, @Ferdinand_Haean diretas.

Dalam akun @Ferdinand_Haean bermunculan twit kata-kata kasar, bahkan menampilkan gambar cabul.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi membeberkan beberapa kemungkinan terjadinya pembajakan atau peretasan terhadap akun medsos ataupun WhatsApp.



"Kalau benar terjadi pembajakan, biasanya ini karena passwordnya lemah atau ada upaya mengambil password lewat email yang seolah-olah email kita diblokir atau apa sehingga kita diberikan link. Dimana link itu menangkap password email kita, yang pada akhirnya akun media sosial dibajak atau diretas," ujar Heru Sutadi kepada SINDOnews, Kamis (4/4/2019).

Kedua, kata dia, yang mungkin juga terjadi adalah ponsel dicuri, yang kemudian segala macam aktivitas bisa dilakukan karena ponsel tidak menggunakan PIN atau password.

"Ketiga, ramainya foto-foto yang beredar di media sosial dari tokoh tokoh politik, selain ponsel dicuri, yang mungkin ada jebakan dilakukan pihak ketiga yang awalnya pura-pura berkenalan dan kemudian seolah suka dan meminta foto pribadi seperti di kamar mandi," paparnya.

Terpisah, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan, pelaku pembajakan akun media sosial (medsos) atau WhatsApp (WA) bisa dijerat dengan pasal berlapis, Pasal 32 dan 35 Undang-Undang (UU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman hukumannya pun cukup lama.

"Pembajakan akun Medsos atau WA adalah tindak pidana (cyber crime) yang melanggar undang-undang ITE," jelasnya pada SINDOnews, Kamis (4/4/2019).

Dia mengatakan, Pasal 32 ayat (1) Undang-undang ITE menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

"Ancaman hukumannya, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)," ungkapnya.

Dia menambahkan, delik itu termasuk delik biasa, bukan delik aduan, sehingga Kepolisian dapat memprosesnya apalagi sudah ada laporan dari pihak yang menjadi korban.

"Bisa juga dilapis dengan pasal Pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).



(kem)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook