alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Akun Medsos Marak Diretas Jelang Pemilu, Pelaku Terancam UU ITE

Sindonews
Akun Medsos Marak Diretas Jelang Pemilu, Pelaku Terancam UU ITE
Menjelang hari pencoblosan Pemilu 2019 marak terjadi pembajakan atau peretasan akun media sosial (medsos), seperti WhatsApp (WA) dan Twitter. Foto: Ilustrasi/SINDOnews

JAKARTA - Menjelang hari pencoblosan Pemilu 2019 marak terjadi pembajakan atau peretasan akun media sosial (medsos), seperti WhatsApp (WA) dan Twitter.

Jika ketahuan, pelaku bisa dijerat pasal berlapis, pasal 32 dan 35 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Pembajakan akun medsos atau WA adalah tindak pidana (cyber crime) yang melanggar undang-undang ITE," sebut Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar kepada SINDOnews, Kamis (04/04/2019).



Dia menjelaskan, pada pasal 32 ayat (1) ancaman hukumannya pidana, kurangan penjara paling lama delapan tahun dan disertai denda Rp2 miliar.

Pasal ini kata Fickar Hadjar, menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

"Ancaman hukumannya, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)," ungkapnya.

Dia menambahkan, delik itu termasuk delik biasa, bukan delik aduan, sehingga Kepolisian dapat memprosesnya apalagi sudah ada laporan dari pihak yang menjadi korban.

"Bisa juga dilapis dengan pasal Pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Peretasan akun medsos ini diketahui dialami Ustaz Haikal Hassan Baras beberapa waktu lalu. Akun Twitter miliknya @haikal_hassan, sekira pukul 21.42 WIB, Minggu 24 Maret 2019 di-hack.

Melalui akun twitter Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, @Dahnilanzar, ustaz Haikal mengungkapkan, twitternya telah di-hack.

"Saya membantu menyampaikan informasi terkait akun Babe Haikal yang di-hacked pihak yang tak bertanggung jawab," tulis Dahnil, baru-baru ini.

Selain Ustaz Haikal, akun medsos sejumlah pendukung salah satu pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden pun ikut diretas. Seperti akun milik Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari. Dia mengaku bahwa nomor WA-nya dihack oleh orang tak dikenal.

"Saya baru tahu WA saya dibajak orang lain. Hanya Pengecut yang menggunakan cara fitnah murahan untuk menjatuhkan orang lain dengan membajak WA saya. Saya akan laporkan kepada @CCICPolri," kata Imelda Sari seperti dikutip SINDOnews dari akun Twitter Imelda, @isari68, Kamis (4/4/2019).

"Setelah @WhatsApp saya dini hari tadi dibajak, hingga malam ini ada 13 kader @PDemokrat yang WA-nya dicloning untuk digunakan. 'Pengecut viralkan target secara masif dan sistematis' cc @SBYudhoyono @AgusYudhoyono @prabowo @sandiuno. Adakah perlindungan keamanan komunikasi rakyat jelata?" sambungnya.

Merespons hal ini, politikus Demokrat Andi Arief menambahkan, jika akun twitter Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Demokrat Ferdinand Hutahaean, @Ferdinand_Haean juga diretas.

"Lalu ada upaya bajak akun Telegram tapi gagal, terdeteksi dari Singapura. Memang gila ini rezim. Halalkan segala cara. Kita memang butuh perubahan. #2019gantiPresiden," ungkap @AndiArief__

Andi Arief menegaskan, Demokrat tahu batas dalam siasat politik, kita tidak menghalalkan segala cara termasuk penyalahgunaan teknologi secara ilegal.

"Mohon Kominfo, Polri mengambil sikap yang cepat terhadap yg menimpa dua kader Partai Demokrat," pungkasnya.



(bds)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif