alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Tak Miliki NUKS pada 2020, Tunjangan Sertifikasi Tak Dibayarkan

Syachrul Arsyad
Tak Miliki NUKS pada 2020, Tunjangan Sertifikasi Tak Dibayarkan
RAHMAN BANDO. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) RI mewajibkan seluruh kepala sekolah (kepsek) memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah pada 2020 mendatang. Foto: Istimewa

MAKASSAR - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) RI mewajibkan seluruh kepala sekolah (kepsek) memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) pada 2020 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Abd Rahman Bando mengakui hal tersebut. Kata dia, kepsek yang tidak memiliki sertifikat NUKS tersebut, maka bisa mengganggu jalannya pendidikan di suatu sekolah yang dipimpinnya.

"Untuk tahun 2020 tidak boleh ada kepala sekolah yang tidak memiliki NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah). Kalau dia tidak miliki sertifikat kepala sekolah imbasnya besar sekali," tegas Rahman yang ditemui di kantornya, kemarin.



Dia membeberkan, adapun dampak bagi kepsek yang tidak memiliki NUKS tunjangan sertifikasinya tidak bisa dibayarkan. Selain itu, tidak bisa melakukan peng-input-an dapodik untuk melakukan pembayaran dana bantuan operasional sekolah (BOS).

"Guru-guru di sekolah itu juga tidak bisa dibayar sertifikasinya kalau ada kepala sekolah tidak punya NUKS. Tahun 2019 memang masih ditoleransi. Tapi 2020 itu kementerian bilang, pasti tolak," papar dia.

Disdik Kota Makassar saat ini tengah mendata seluruh kepsek yang telah dan belum memiliki NUKS di jenjang SD/SMP Pasalnya, Rahman mengaku, khusus SMP diketahui semua kepsek-nya sudah memiliki NUKS.

"Saya lagi data sekarang. Saya belum dapat data pastinya berapa yang sdh memiliki. Karena 'kan sudah ada pelantikan (kepsek) waktu Mei tahun kemarin. Ini masih dilacak apakah mereka sudah punya atau belum," sambungnya.

Bagi kepsek yang belum memiliki NUKS, haris diikutkan diklat penguatan kepala sekolah. Pelatihannya, kata dia, juga difasilitasi Kemendikbud, namun terbatas. Sehingga dia juga akan mengusulkan anggaran pelatihan tersebut di APBD-Perubahan kedepan.

"Kalau tidak (punya), harus segera diikutkan pelatihan. Sekarang ada yang disiapkan oleh kementerian, tapi terbatas. Makanya kemungkinan di APBD Perubahan kami akan minta itu," pungkas Rahman.

Sementara Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar Disdik Kota Makassar, Munir menambahkan, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan diklat untuk perolehan NUKS bagi kepsek.

"Biasanya memang ada dari pusat dibiayai, tapi bagaimana kalau lama menunggu biaya dari pusat? Kita juga belum dapat petunjuk apakah bisa dilaksanakankan mandiri. Ini masih kendala," beber Munir.



(kem)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook