alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Blanko Tersedia, Disdukcapil Makassar Hentikan Penerbitan Suket

Syachrul Arsyad
Blanko Tersedia, Disdukcapil Makassar Hentikan Penerbitan Suket
Sejumlah warga sementara antre di kantor Disdukcapil Makassar. Foto: Sindonews/Maman Sukirman

MAKASSAR - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar, menghentikan penerbitan surat keterangan (suket) bagi warga yang sudah melakukan perekaman data untuk pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Kepala Disdukcapil Kota Makassar, Aryati Puspasari Abady menjelaskan, hal ini dilakukan karena blanko untuk pencetakan e-KTP sudah tersedia.

Kalaupun stoknya menipis, pihaknya akan kembali mengusulkan distribusi blanko ke pusat. “Disdukcapil sudah tidak lagi menerbitkan suket. Karena kita kan sudah punya blanko. Jadi warga cukup datang melakukan perekaman, nanti baru dicetakkan KTP-nya," ucap Aryati Puspasari yang dikonfirmasi KORAN SINDO.



Perempuan yang akrab disapa Puspa ini menuturkan, sebelumnya pemberian suket dilakukan bagi warga yang sudah melakukan perekaman, namun belum bisa dicetakkan KTP-nya karena keterbatasan blanko.

Namun saat ini, pihaknya menjamin stok blanko akan terus tersedia. "Pokoknya tidak lebih dari 24 jam setelah melakukan perekaman, itu sudah masuk kategori PRR (print ready record). Mereka yang masuk kategori PRR ini yang akan langsung dicetakkan KTP-nya," lanjut Puspa.

Meski demikian, dia mengaku masih ada puluhan ribu warga Makassar yang belum melakukan perekaman. Jumlah tersebutlah yang tengah digenjot untuk dituntaskan.

“Tapi yang jelas kalau tidak datang merekam, tidak ada datanya di sistem. Dan itu tidak bisa dibuatkan KTP," tutur Puspa.

Data yang dihimpun dari Disdukcapil Makassar per tanggal 9 April 2019, dari total penduduk Makassar 1.445.003 jiwa, ada 988.632 orang yang merupakan jumlah wajib KTP.

Sementara, sudah ada 941.627 jiwa yang telah melakukan perekaman. Dan terisa 47.005 lagi yang belum merekam. Puspa tak menampik Disdukcapil Makassar kewalahan mengejar penuntasan 47 warga yang belum merekam.

Dia pun memastikan, jika warga yang dimaksud tidak juga melakukan perekaman, sudah dipastikan tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan umum (pemilu) 17 April mendatang.

"Susah juga mau kalau mau door to door ini kita kejar. Jadi kalau ada masyarakat yang belum merekam, sudah bisa dipastikan tidak bisa memilih. Saya juga kurang tahu penyebabnya 47.000 yang belum merekam, apakah sudah meninggal, atau pindah domisili, karena tidak ada laporan juga," paparnya.

Padahal, kata dia, pihak sudah memperluas layanan. Tidak hanya di kantor induk Disdukcapil, tapi juga di kantor PTSP Bintang Lima di Balai Kota Makassar.

“Kita juga membuka layanan perekaman di tiap kantor kecamatan. Tapi kalau mau dicetak dan diambil KTP-nya tetap di kantor disdukcapil dan PTSP. Karena harus aktivasi dan tidak bisa diwakili," terangnya.

Namun, Puspa bakal memaksimalkan potensi yang ada. Termasuk mendistribusikan dan aktivasi e-KTP hasil cetak cepat melalui Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Diketahui, sebelumnya Disdukcapil Makassar menyerahkan 30.000 data warga untuk diikutkan dalam program nasional cetak cepat e-KTP.

“Ini masih terus kita lakukan pendistribusian. Mudah-mudahan target kita pokoknya sebelum 17 April tersalurkan semua. Apalagi kita kan sudah bagi lokasi penyerahannya, warga cukup memperlihatkam resi atau tanda bukti untuk diserahkan KTP-nya," ujar dia.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads