Begini Komentar Wakil Ketua DPRD Parepare Soal Wacana Sekolah Luring

PAREPARE - Wakil Ketua DPRD Parepare , Tasming Hamid ikut angkat suara terkait kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim yang membolehkan belajar tatap muka dibuka pada Januari 2021 mendatang.

Tasming mengatakan, sekolah tatap muka atau luring, masih menjadi kendala ketika kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan (prokes) masih rendah.

Menurut legislator NasDem tersebut, jika proses belajar mengajar tatap muka dipaksakan untuk dilakukan di tengah kondisi yang belum memungkinkan, akan berdampak pada meluasnya penyebaran COVID-19.

"Untuk Parepare, tentu perlu dipikirkan baik-baik wacana sekolah tatap muka . Membuka sekolah untuk belajar luring, tentu perlu pengawasan yang lebih ketat," katanya.



Meski demikian, lanjut Tasming, proses pembelajaran yang dilakukan secara daring pun tak urung memunculkan keluhan orang tua maupun guru. Persoalan yang paling banyak dikeluhkan adalah terkait beban biaya pembelian kuota, hingga keterbatasan fasilitas belajar online, seperti gawai.

"Tak sedikit keluarga yang punya satu handphone, memiliki anak lebih dari satu yang harus belajar online secara bersamaan. Belajar online juga kurang menguntungkan pelajar yang daya tangkapnya kurang, karena kemampuan tiap pelajar tentu tak sama saat menerima pelajaran," urai Tasming.

Untuk itu, kata dia, wacana belajar luring yang dibolehkan mulai Januari tahun depan, harus dibahas dengan mendudukkan seluruh pihak terkait, baik pihak sekolah maupun para orang tua pelajar. Karena kesiapan, tak sebatas pada pihak sekolah maupun tenaga guru, tapi juga para orang tua dan pelajar itu sendiri.

"Tentu akan kita undang pihak-pihak terkait untuk membahas hal tersebut labih lanjut, jika wacananya mengikuti kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," tandasnya.