alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Sejumlah TPS di 12 Daerah Sulsel Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Luqman Zainuddin
Sejumlah TPS di 12 Daerah Sulsel Berpotensi Pemungutan Suara Ulang
Pimpinan KPU Sulsel saat melakukan jumpa pers di sekretariat KPU Sulsel jalan AP Pettarani, Jumat (19/4/2019) sore. Foto: SINDOnews/Luqman Zainuddin

MAKASSAR - KPU Sulsel menerima laporan potensi pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara, (TPS) pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April lalu. TPS tersebut tersebar di 12 kabupaten/kota.

Kondisi itu disampaikan oleh Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat menggelar jumpa pers di sekretariat KPU Sulsel jalan AP Pettarani, Jumat (19/4/2019) sore.

"Pada laporan yang masuk, ada 12 daerah yang kemungkinan, tapi saya tidak keluarkan nama daerahnya karena masih sementara kajian. Kejadian yang dianalisis mengarah ke PSU terjadi di 12 kabupaten/kota," terang Misna.



Misna menegaskan, potensi PSU itu tidak terjadi di seluruh TPS yang ada di satu kabupaten/kota. Namun, hanya secara parsial. Lantaran masih berstatus potensi, Misna pun enggan menyebut 12 daerah yang dimaksud.

Adapun variabel yang membuat PSU berpotensi dilakukan di daerah tersebut, kata Misna, rata-rata karena penggunaan hak pilih. Di mana, ada pemilih yang diduga berasal dari luar wilayah Sulsel, yang menggunakan KTP-E untuk mencoblos. Sementara, yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih atau tak mengantongi A5 atau pindah memilih.

"Rata-rata masalahnya, adalah terdapat pemilih dari luar Sulsel yang menggunakan KTP elektroniknya untuk mencoblos pada TPS di Sulsel. Ada juga yang dari Sulsel, tapi bukan berasal dari TPS atau kelurahan di mana TPS tersebut berada," sambung Misna.

Mantan Ketua KPU kota Makassar itu menjamin, andai PSU dilakukan, maka pihaknya akan menyelenggarakannya secepat mungkin. Undangan pemberitahuan memilih juga dipastikan akan tersebar ke semua pemilih. Logistik pun kata dia, dijamin terpenuhi. KPU Sulsel pun kata Misna, akan melakukan pendampingan langsung.

Di sisi lain, Misna meminta agar PSU tidak dianggap sebagai momok. Namun, harus dianggap sebagai pembelajaran politik. Sebab, PSU kata dia, hanya satu dari sebagian langkah KPU memberikan kepastian hukum.

"PSU jangan dijadikan sebagai momok tapi sebagai upaya KPU menghasilkan hasil pemilu yang berkepastian hukum sehingga tidak ada residu yang ditinggalkan oleh Pemilu," pungkas Misna.



(agn)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads